Moeldoko Tegaskan jika Ingin Bertahan Harus Manfaatkan Platform Digital
Jum'at, 28 Januari 2022 - 07:04 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan pentingnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memanfaatkan platform teknologi digital. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan pentingnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memanfaatkan platform teknologi digital. Hal ini baik untuk sistem delivery maupun pembayaran.
Baca juga: Masuk Prolegnas 2022, Moeldoko Minta Tim Gugus Tugas RUU TPKS Lakukan Konsolidasi
Moeldoko menyampaikan pandangannya tersebut, saat menjadi pembicara kunci pada peluncuruan tjufoo sebuah platform digital untuk UMKM, di Jakarta, Kamis (27/1/2022).
"Penguasaan teknologi digital sebuah keniscayaan. Karena itu pemerintah terus mendorong tren digitalisasi UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi digital dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dan UMKM harus bisa menangkap peluang ini," kata Moeldoko
"Sampai akhir tahun 2021, jumlah UMKM yang terdigitalisasi mencapai 16,4 juta. Saya yakin ini akan terus tumbuh, karena ke depan transaksi online yang memberikan kemudahan akan semakin dibutuhkan sekalipun pandemi berakhir," tambahnya.
Moeldoko membeberkan, nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia pada 2021 sebesar 70 miliar dollar Amerika, dan tertinggi di antara 6 anggota ASEAN, yakni Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. "Nilai transaksi ini tumbuh 49 persen dibandingkan 2022," ungkapnya.
Pertumbuhan itu, ujar dia, masih didominasi segmen e-commerce sebesar 52 persen dengan nilai transaksi mencapai 53 miliar dolar Amerika. Sementara Layanan transportasi dan antar makanan pertumbuhannya 36 persen dengan nilai transaksi 6,9 miliar dollarAmerika.
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI periode 2013-2015 ini juga memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan usaha bagi pelaku UMKM.
Seperti, mengakomodir produk UMKM minimal 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, subsidi bunga KUR 3 persen per tahun, penyaluran kredit ultra mikro untuk pelaku UMKM yang unbankable, hingga insentif pajak PPh final yang ditanggung pemerintah.
"Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan arahan untuk meningkatkan rasio kredit UMKM di perbankan dengan memberikan banyak kemudahan. Targetnya pada 2024 bisa mencapai 30 persen. Ini dilakukan agar UMKM tumbuh dan bisa menjadi penopang ekonomi nasional," pungkas pria kelahiran Kediri Jawa Timur itu.
Baca juga: Masuk Prolegnas 2022, Moeldoko Minta Tim Gugus Tugas RUU TPKS Lakukan Konsolidasi
Moeldoko menyampaikan pandangannya tersebut, saat menjadi pembicara kunci pada peluncuruan tjufoo sebuah platform digital untuk UMKM, di Jakarta, Kamis (27/1/2022).
"Penguasaan teknologi digital sebuah keniscayaan. Karena itu pemerintah terus mendorong tren digitalisasi UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi digital dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dan UMKM harus bisa menangkap peluang ini," kata Moeldoko
"Sampai akhir tahun 2021, jumlah UMKM yang terdigitalisasi mencapai 16,4 juta. Saya yakin ini akan terus tumbuh, karena ke depan transaksi online yang memberikan kemudahan akan semakin dibutuhkan sekalipun pandemi berakhir," tambahnya.
Moeldoko membeberkan, nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia pada 2021 sebesar 70 miliar dollar Amerika, dan tertinggi di antara 6 anggota ASEAN, yakni Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. "Nilai transaksi ini tumbuh 49 persen dibandingkan 2022," ungkapnya.
Pertumbuhan itu, ujar dia, masih didominasi segmen e-commerce sebesar 52 persen dengan nilai transaksi mencapai 53 miliar dolar Amerika. Sementara Layanan transportasi dan antar makanan pertumbuhannya 36 persen dengan nilai transaksi 6,9 miliar dollarAmerika.
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI periode 2013-2015 ini juga memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan usaha bagi pelaku UMKM.
Seperti, mengakomodir produk UMKM minimal 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga, subsidi bunga KUR 3 persen per tahun, penyaluran kredit ultra mikro untuk pelaku UMKM yang unbankable, hingga insentif pajak PPh final yang ditanggung pemerintah.
"Selain itu, Bapak Presiden juga menyampaikan arahan untuk meningkatkan rasio kredit UMKM di perbankan dengan memberikan banyak kemudahan. Targetnya pada 2024 bisa mencapai 30 persen. Ini dilakukan agar UMKM tumbuh dan bisa menjadi penopang ekonomi nasional," pungkas pria kelahiran Kediri Jawa Timur itu.
(maf)
tulis komentar anda