Jadi Pondasi Ekonomi Keluarga, Pemerintah Diminta Perhatikan Perempuan Pesisir

"Contoh riil adalah memberikan pelatihan penyelamatan diri dalam hal terjadi bencana alam, tata cara penyimpanan bahan makanan pokok untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana alam agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi setelah bencana, dan informasi tentang nomor penting yang dapat dihubungi untuk pencarian keluarga yang hilang atau permintaan bantuan jika terjadi bencana alam," kata Rima.

Kedua, terkait pendekatan kebijakan ekonomi lokal yang seharusnya berbasis gender dan kemaritiman. Menurut Rima, semakin dekat kebijakan yang diambil dengan orientasi tersebut maka akan semakin efektif juga peningkatan pengelolaan sumber daya alam dilihat dari sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam itu sendiri.

"Dapat kita lihat bahwa pendekatan kebijakan yang diambil lebih berorientasi ke daratan dan bukan ke laut sementara Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang mustahil menerapkan kebijakan berbasis daratan (land biased policy)" kata Rima.

Pemerintah daerah, kata Rima, seharusnya dapat memetakan kebutuhan dan keunggulan dari potensi daerah dalam pembangunan daerah. Misalnya saja pendekatan kebijakan ketenagakerjaan atau pembangunan sumber daya manusia dari sisi kelautan. Pelatihan yang dibuat oleh pemerintah harus juga memprioritaskan struktur tenaga kerja dominan seperti nelayan dalam pelatihan-pelatihan.

"Peningkatan pelatihan tenaga kerja berbasis kemaritiman atau kebutuhan kelautan harus menjadi salah satu prioritas Provinsi Maluku. Hal ini bukan hanya menitik beratkan kepada nelayan laki-laki tetapi juga diperuntukan untuk nelayan perempuan" ucap Rima.