Demokrat Harap Fraksi Lain Ikut Hentikan Pembahasan RUU Ciptaker
Kamis, 23 April 2020 - 14:27 WIB
Fraksi Partai Demokrat memutuskan menarik anggotanya dalam pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker dan sejumlah RUU lain yang tidak terkait pandemi virus Corona. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat memutuskan menarik anggotanya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dan sejumlah RUU lain yang tidak terkait pandemi virus Corona. (Baca juga: Baleg DPR: Penghentian Pembahasan RUU Ciptaker Tergantung Pemerintah)
Pihaknya pun berharap sikap ini akan diikuti oleh fraksi lainnya untuk menunda pembahasan RUU kontroversial itu. “Perintah Ketua Fraksi Partai Demokrat Mas Ibas menarik diri sementara dalam segala pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat tepat dan didukung oleh rakyat,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan dalam keteranganya, Kamis (23/4/2020). (Baca juga: Tidak Ada Respons Positif dari Jokowi, Buruh Akan Tetap Beraksi 30 April)
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini, seharusnya semua energi difokuskan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Sebagai wakil rakyat, sudah semestinya seluruh anggota DPR ikut berempati terhadap beban rakyat yang semakin lemah akibat pandemi ini.
“Dalam etika parlemen, prinsip salus populi suprema lex esto, harusnya jadi pertimbangan utama. Membahas RUU Cipta Kerja dan lainnya di tengah upaya rakyat berjuang melawan COVID-19, menunjukkan tidak berfungsinya etika parlemen itu,” tegasnya.
Pihaknya pun berharap sikap ini akan diikuti oleh fraksi lainnya untuk menunda pembahasan RUU kontroversial itu. “Perintah Ketua Fraksi Partai Demokrat Mas Ibas menarik diri sementara dalam segala pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat tepat dan didukung oleh rakyat,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan dalam keteranganya, Kamis (23/4/2020). (Baca juga: Tidak Ada Respons Positif dari Jokowi, Buruh Akan Tetap Beraksi 30 April)
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini, seharusnya semua energi difokuskan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Sebagai wakil rakyat, sudah semestinya seluruh anggota DPR ikut berempati terhadap beban rakyat yang semakin lemah akibat pandemi ini.
“Dalam etika parlemen, prinsip salus populi suprema lex esto, harusnya jadi pertimbangan utama. Membahas RUU Cipta Kerja dan lainnya di tengah upaya rakyat berjuang melawan COVID-19, menunjukkan tidak berfungsinya etika parlemen itu,” tegasnya.
Lihat Juga :