MPR Sebut Perlu Restorasi Kebijakan Publik dalam Transformasi Politik di Tanah Air
Rabu, 12 Januari 2022 - 20:48 WIB
Baca juga: MPR: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Implementasi Nilai Kebangsaan untuk Kesejahteraan
Akibatnya, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah pekerjaan rumah hingga saat ini masih menumpuk dan memerlukan perhatian semua pihak untuk menuntaskannya. "Kita harus segera mendapatkan jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada saat ini, dengan merangkul semua komponen masyarakat agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam bernegara," ujar Rerie.
Pakar Politik FISIP Unair, Airlangga Pribadi berpendapat, menurunnya indeks demokrasi di masa pandemi tidak dialami Indonesia saja, tetapi hampir semua negara di dunia. Akar masalah dari penurunan indeks demokrasi itu, ujar Airlangga, tidak terlepas dari problem ekonomi yang dihadapi sebagai dampak dari kebijakan pengendalian Covid-19.
Akibatnya, tambah Airlangga, pembelahan politik berbasis SARA dan praktik politik uang pun terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. "Ada problem ketimpangan ekonomi yang cukup lebar di Indonesia, karena satu persen orang kaya menguasai 41% sumber-sumber kemakmuran di Tanah Air," ujarnya.
Airlangga menilai kondisi itu akan memicu kekecewaan karena terganggunya praktik keterwakilan dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut, menurut Airlangga, harus mendorong terjadinya reformasi partai politik agar para anggota partai politik, sebagai calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif, mampu mengartikulasikan dinamika yang terjadi di masyarakat, untuk kemudian partai politik bisa mencarikan solusi atas dinamika yang terjadi di masyarakat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago berpendapat, pemilu yang merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang menghasilkan pengambil keputusan publik, harus menerapkan regulasi yang jelas.
Regulasi tersebut, ujar Irma, berupa aturan yang mampu memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu harus transparan dan bertanggung jawab. Karena berdasarkan pengalaman, banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu di masa lalu yang dipicu rendahnya kualitas SDM penyelenggara pemilu.
Akibatnya, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah pekerjaan rumah hingga saat ini masih menumpuk dan memerlukan perhatian semua pihak untuk menuntaskannya. "Kita harus segera mendapatkan jalan keluar dari berbagai persoalan yang ada saat ini, dengan merangkul semua komponen masyarakat agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam bernegara," ujar Rerie.
Pakar Politik FISIP Unair, Airlangga Pribadi berpendapat, menurunnya indeks demokrasi di masa pandemi tidak dialami Indonesia saja, tetapi hampir semua negara di dunia. Akar masalah dari penurunan indeks demokrasi itu, ujar Airlangga, tidak terlepas dari problem ekonomi yang dihadapi sebagai dampak dari kebijakan pengendalian Covid-19.
Akibatnya, tambah Airlangga, pembelahan politik berbasis SARA dan praktik politik uang pun terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. "Ada problem ketimpangan ekonomi yang cukup lebar di Indonesia, karena satu persen orang kaya menguasai 41% sumber-sumber kemakmuran di Tanah Air," ujarnya.
Airlangga menilai kondisi itu akan memicu kekecewaan karena terganggunya praktik keterwakilan dalam proses demokrasi. Kondisi tersebut, menurut Airlangga, harus mendorong terjadinya reformasi partai politik agar para anggota partai politik, sebagai calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif, mampu mengartikulasikan dinamika yang terjadi di masyarakat, untuk kemudian partai politik bisa mencarikan solusi atas dinamika yang terjadi di masyarakat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago berpendapat, pemilu yang merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang menghasilkan pengambil keputusan publik, harus menerapkan regulasi yang jelas.
Regulasi tersebut, ujar Irma, berupa aturan yang mampu memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu harus transparan dan bertanggung jawab. Karena berdasarkan pengalaman, banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu di masa lalu yang dipicu rendahnya kualitas SDM penyelenggara pemilu.
Lihat Juga :