PKS: Ide Mundurkan Atau Majukan Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi
Senin, 10 Januari 2022 - 16:22 WIB
"Karena itu, ide memundurkan atau memajukan Pemilu bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani kepada MNC Portal Indonesia, Senin (10/1/2022).
Mardani menegaskan, konstitusi secara tegas menyatakan, kontestasi Pemilu wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal itu bisa terjadi apabila semua komponen bangsa ini ingin melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang menurutnya sangat berat untuk dilakukan.
Ketua DPP PKS itu juga meminta, agar semua pihak harus percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional. Dalam hal ini, dia merespons alasan dunia usaha yang berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa fokus terlebih dahulu dalam menangani pemulihan ekonomi setelah diterjang pandemi Covid-19.
Menurutnya, alasan itu tidak kuat hanya untuk meminta Pemilu 2024 diundur. Sebab, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk melaksanakan tugasnya jelang masa jabatannya berakhir di 2024 mendatang.
"Hingga tahun 2024, Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau," ujarnya.
Mardani menegaskan, konstitusi secara tegas menyatakan, kontestasi Pemilu wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal itu bisa terjadi apabila semua komponen bangsa ini ingin melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang menurutnya sangat berat untuk dilakukan.
Ketua DPP PKS itu juga meminta, agar semua pihak harus percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional. Dalam hal ini, dia merespons alasan dunia usaha yang berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa fokus terlebih dahulu dalam menangani pemulihan ekonomi setelah diterjang pandemi Covid-19.
Menurutnya, alasan itu tidak kuat hanya untuk meminta Pemilu 2024 diundur. Sebab, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk melaksanakan tugasnya jelang masa jabatannya berakhir di 2024 mendatang.
"Hingga tahun 2024, Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Dan itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau," ujarnya.
Lihat Juga :