Wali Kota Bekasi Ditangkap KPK, Menteri Tjahjo Bilang Begini
Rabu, 05 Januari 2022 - 20:19 WIB
Menpan RB Tjahjo Kumolo prihatin dengan kasus OTT Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Tjahjo menilai, ini sebagai peringatan seluruh ASN dan dirinya sendiri. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menpan RB Tjahjo Kumolo prihatin dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Wali Kota Bekasi , Rahmat Effendi. Tjahjo menilai, ini sebagai peringatan seluruh ASN, tak terkecuali dirinya sendiri.
Dia menyayangkan skor hasil indeks SPI yang menyentuh 72,4 persen ternyata masih membuktikan adanya OTT di tataran kepala daerah.
"Jadi wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yg bikin saya prihatin", ujarnya kepada MNC Portal, Rabu (5/1/2022).
Dia berujar, dengan adanya OTT Wali Kota Bekasi ini sebagai peringatan kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintahan. "(Saya) harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat ASN", jelasnya.
Hasil survei indeks SPI di-launching pada pada 23 Desember 2021 oleh KPK dan Kemenpan RB. Skor Indeks Integritas Nasional SPI 72,43 tersebut di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni 70.
Adapun SPI 2021 dilakukan terhadap 98 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dengan responden sebanyak 255.010 orang.
Dia menyayangkan skor hasil indeks SPI yang menyentuh 72,4 persen ternyata masih membuktikan adanya OTT di tataran kepala daerah.
"Jadi wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yg bikin saya prihatin", ujarnya kepada MNC Portal, Rabu (5/1/2022).
Dia berujar, dengan adanya OTT Wali Kota Bekasi ini sebagai peringatan kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintahan. "(Saya) harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat ASN", jelasnya.
Hasil survei indeks SPI di-launching pada pada 23 Desember 2021 oleh KPK dan Kemenpan RB. Skor Indeks Integritas Nasional SPI 72,43 tersebut di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni 70.
Adapun SPI 2021 dilakukan terhadap 98 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota dengan responden sebanyak 255.010 orang.
(maf)
tulis komentar anda