Markas Penyuplai PSK Digerebek, DPR Desak Pemda Kerja Sama dengan Polri
Minggu, 02 Januari 2022 - 13:37 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi keberhasilan jajaran Polres Garut yang berhasil membongkar jaringan atau markas diduga untuk menyuplai pekerja seks komersial ( PSK ) di salah satu Hotel Cipanas, Garut, Jawa Barat.
Menurut Luqman, peristiwa ini menjadi pengingat penting agar pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kepedulian atas realitas prostitusi di daerahnya dengan lebih proaktif berusaha keras mencegah dan memberantasnya. "Untuk pencegahan dan pemberantasan prostitusi, sudah pasti pemda perlu bekerja sama dengan polisi, tokoh-tokoh, dan organisasi kemasyarakatan," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/1/2022).
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini menuturkan, meskipun bisnis prostitusi seringkali menggunakan teknologi informasi sebagai media transaksi, tapi kasus tersebut bukannya tidak bisa dicegah. "Melalui kerja sama pemda dan polisi, maka transaksi prostitusi secara online dapat diawasi oleh tim patroli siber Polri," kata politisi asal PKB ini.
Selain itu, Luqman juga mengatakan, sangat penting bagi semua stakeholder, terutama pemda-pemda untuk peduli dengan pencegagan prostitusi, karena belakangan ini banyak perempuan di bawah umur yang dijadikan PSK oleh sindikat perdagangan manusia. "Karena itu, pada aspek penegakan hukum, menurut saya Polri perlu memakai pasal-pasal pidana perdagangan manusia untuk menjerat sindikat perekrut dan pemasok PSK," pungkasnya.
Menurut Luqman, peristiwa ini menjadi pengingat penting agar pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kepedulian atas realitas prostitusi di daerahnya dengan lebih proaktif berusaha keras mencegah dan memberantasnya. "Untuk pencegahan dan pemberantasan prostitusi, sudah pasti pemda perlu bekerja sama dengan polisi, tokoh-tokoh, dan organisasi kemasyarakatan," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/1/2022).
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini menuturkan, meskipun bisnis prostitusi seringkali menggunakan teknologi informasi sebagai media transaksi, tapi kasus tersebut bukannya tidak bisa dicegah. "Melalui kerja sama pemda dan polisi, maka transaksi prostitusi secara online dapat diawasi oleh tim patroli siber Polri," kata politisi asal PKB ini.
Selain itu, Luqman juga mengatakan, sangat penting bagi semua stakeholder, terutama pemda-pemda untuk peduli dengan pencegagan prostitusi, karena belakangan ini banyak perempuan di bawah umur yang dijadikan PSK oleh sindikat perdagangan manusia. "Karena itu, pada aspek penegakan hukum, menurut saya Polri perlu memakai pasal-pasal pidana perdagangan manusia untuk menjerat sindikat perekrut dan pemasok PSK," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda