Siap Bertarung di Pemilu 2024, 6 Parpol Baru Ini Menyita Perhatian Publik

Minggu, 02 Januari 2022 - 09:19 WIB
Struktur organisasi Partai Ummat terdiri atas Majelis Syuro dan Dewan Eksekutif. Majelis Syuro menunjuk Dewan Eksekutif atau pelaksana partai untuk menjalankan kebijakan partai. Majelis Syuro diketuai Amien Rais sendiri, sedangkan ketua Dewan Eksekutif dijabat menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi dengan sekretaris umum Ustaz Sambo. Pada 20 Agustus 2021, Partai Ummat yang berkantor pusat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor M.KH Kep13.AH.11.01 Tahun 2021.

Sejumlah pengamat memprediksi Partai Ummat berpeluang menjadi besar. Magnet Amien Rais dianggap masih berdaya besar untuk bisa menyedot sebagian pemilih partai yang bercorak Islam seperti PAN, PKS, bahkan PPP yang merasa aspirasi politiknya belum terwakil. Tetapi hal itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Ummat lantaran mundurnya sejumlah pengurus, termasuk beberapa deklator.

2. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)



Pengurus teras Partai Rakyat Demokratik (PRD) mendeklarasikan partai baru yang bernama Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Deklarasi digelar pada 1 Juni 2021 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan.

Partai Prima diketuai oleh Agus Jabo Priyono, eks Ketua Umum PRD 2015-2020. Sekjen Prima dipegang oleh Dominggus Oktavianus yang merupakan eks Sekjen PRD 2015-2020, dengan bendahara umumnya Diena Mondong. Dominggus mengungkapkan Partai Prima sudah siap menghadapi verifikasi partai politik tahun 2022 mendatang dan memenangkan pemilu 2024.

3. Partai Buruh



Partai Buruh sebenarnya sudah pernah ada tetapi eksistensinya tidak terlalu tampak. Partai Buruh pertama kali didirikan oleh aktivis buruh Muchtar Pakpahan pada 2003. Pada 4-5 Oktober 2021, sejumlah organisasi serikat buruh menggelar deklarasi berdirinya kembali Partai Buruh dan menggelar kongres di Jakarta.

Dalam struktur kepengurusan Said didampingi Wakil Ketua Agus Supriyadi, Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli, dan Bendahara Umum Luthano Budyanto. Sementara untuk Ketua Mahkamah Partai dipegang oleh Riden Hatam Azis. Pada 1 November 2021, PKN baru menyerahkan beberapa dokumen yang menjadi syarat legalitas parpolnya ke Kemenkumham.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More