Fokus pada Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial di 2022
Minggu, 19 Desember 2021 - 22:50 WIB
Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan
Kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan, per Oktober 2021, sebanyak 20,44 juta dan peserta bukan penerima upah (BPU) 3,04 juta. Dari kepesertaan yang eligible menurut BPJS Ketenagakerjaan, peserta PPU (atau pekerja formal swasta) saat ini baru sebanyak 49% dan BPU (atau pekerja informal) sebesar 7%.
Data ini menunjukkan masih banyaknya pekerja kita yang belum terlindungi di empat program jamsos ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Masalah ini disebabkan banyak hal seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya sosialisasi, ketiadaan NIK sehingga pekerja tidak bisa mendaftar, dan regulasi yang dikriminatif (seperti BPU tidak bisa ikut JP). Rendahnya kepesertaan BPU, salah satunya disebabkan pemerintah belum menerapkan Pasal 14 UU SJSN bagi pekerja miskin untuk mendapatkan JKK dan JKm.
Masalah kepesertaan ini coba diselesaikan dengan hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsos Ketenagakerjaan. Sebanyak 26 kementerian/lembaga termasuk seluruh gubernur/wali kota/bupati ikut dilibatkan dalam Inpres ini. Salah satu target capaiannya adalah peningkatan kepesertaan pekerja informal, khususnya keterlibatan pemda untuk mendaftarkan pekerja rentan di wilayahnya pada program JKK dan JKm.
Fokus pada peningkatan kepesertaan jamsos baik di JKN maupun di jamsos ketenagakerjaan, khususnya masyarakat rentan, harus menjadi prioritas pemerintah pada 2022. Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 harus berkorelasi positif bagi perlindungan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia di program jamsos sehingga tercipta kesejahteraan bersama, dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan menurun secara signifikan.
Kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) badan usaha di BPJS Ketenagakerjaan, per Oktober 2021, sebanyak 20,44 juta dan peserta bukan penerima upah (BPU) 3,04 juta. Dari kepesertaan yang eligible menurut BPJS Ketenagakerjaan, peserta PPU (atau pekerja formal swasta) saat ini baru sebanyak 49% dan BPU (atau pekerja informal) sebesar 7%.
Data ini menunjukkan masih banyaknya pekerja kita yang belum terlindungi di empat program jamsos ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Masalah ini disebabkan banyak hal seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya sosialisasi, ketiadaan NIK sehingga pekerja tidak bisa mendaftar, dan regulasi yang dikriminatif (seperti BPU tidak bisa ikut JP). Rendahnya kepesertaan BPU, salah satunya disebabkan pemerintah belum menerapkan Pasal 14 UU SJSN bagi pekerja miskin untuk mendapatkan JKK dan JKm.
Masalah kepesertaan ini coba diselesaikan dengan hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsos Ketenagakerjaan. Sebanyak 26 kementerian/lembaga termasuk seluruh gubernur/wali kota/bupati ikut dilibatkan dalam Inpres ini. Salah satu target capaiannya adalah peningkatan kepesertaan pekerja informal, khususnya keterlibatan pemda untuk mendaftarkan pekerja rentan di wilayahnya pada program JKK dan JKm.
Fokus pada peningkatan kepesertaan jamsos baik di JKN maupun di jamsos ketenagakerjaan, khususnya masyarakat rentan, harus menjadi prioritas pemerintah pada 2022. Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 harus berkorelasi positif bagi perlindungan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia di program jamsos sehingga tercipta kesejahteraan bersama, dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan menurun secara signifikan.
(bmm)
Lihat Juga :