MPR: Negara Tak Boleh Tunduk Lawan Mafia Tanah
Rabu, 15 Desember 2021 - 21:49 WIB
“Kuncinya terletak pada semangat para penyelenggara negara. Jika mereka bermental penjahat dan korup, maka permasalahan mafia tanah di Tanah Air tidak akan pernah ada habisnya,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Basarah yang juga dosen pascasarjana UKI itu mengatakan bahwa memutus ekosistem dan episentrum mafia tanah harus dari hulu. “Di sini, bagaimana seluruh pemangku kepentingan di tingkat negara memiliki good will dan political will serta action untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga masyarakat pemilik tanah agar mereka tidak menjadi mangsa para mafia tanah,’’ kata Ahmad Basarah.
Hal tersebut dikatakan Basarah dalam seminar nasional bertajuk Refleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah’ yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister dan Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerja sama dengan MPR RI, di Ruang GBHN MPR RI, Selasa (14/12/2021).
Sementara itu, Pakar Hukum Agraria Aartje Tehupeiory menuturkan, negara harus melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus mafia tanah secara political will. Sebab pemberantasannya membutuhkan strategi jitu dengan mengaktifkan semua lembaga terkait, khususnya aparat penegak hukum.
"Kejujuran dan sifat memperjuangkan kebenaran dari semua pejabat-pejabat yang terkait dengan pengurusan masalah tanah juga harus dijunjung tinggi. Karena sebaik apapun sebuah sistem dibangun untuk mengatasi masalah atau konflik pertanahan, masalah mafia tanah tidak akan pernah berhenti jika moral pejabat-pejabat yang terkait tidak dijunjung tinggi," ucapnya.
Basarah yang juga dosen pascasarjana UKI itu mengatakan bahwa memutus ekosistem dan episentrum mafia tanah harus dari hulu. “Di sini, bagaimana seluruh pemangku kepentingan di tingkat negara memiliki good will dan political will serta action untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga masyarakat pemilik tanah agar mereka tidak menjadi mangsa para mafia tanah,’’ kata Ahmad Basarah.
Hal tersebut dikatakan Basarah dalam seminar nasional bertajuk Refleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah’ yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister dan Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerja sama dengan MPR RI, di Ruang GBHN MPR RI, Selasa (14/12/2021).
Sementara itu, Pakar Hukum Agraria Aartje Tehupeiory menuturkan, negara harus melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus mafia tanah secara political will. Sebab pemberantasannya membutuhkan strategi jitu dengan mengaktifkan semua lembaga terkait, khususnya aparat penegak hukum.
"Kejujuran dan sifat memperjuangkan kebenaran dari semua pejabat-pejabat yang terkait dengan pengurusan masalah tanah juga harus dijunjung tinggi. Karena sebaik apapun sebuah sistem dibangun untuk mengatasi masalah atau konflik pertanahan, masalah mafia tanah tidak akan pernah berhenti jika moral pejabat-pejabat yang terkait tidak dijunjung tinggi," ucapnya.
Lihat Juga :