Berantas Politik Uang, Ketua KPK Usulkan Presidential Threshold 0%

"Prinsip balik modal dan balas budi pada donator membuat kepala daerah dan anggota legislatif akan menciptakan birokrasi yang korup. Karena dari mana lagi mereka mencari pengganti itu kalau bukan dari kas negara," imbuhnya.

Menurut Firli, adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal dan balas budi pada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih, membuat KPK merasa penting bersikap. Sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir.

"Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah. Sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," tuturnya.

Presidential threshold lanjut Firli, menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani agar hasrat korupsi para pejabat politik tidak membabi buta.

"Jika memang PT telah mendorong politik transaksional dalam bentuk mahar-mahar politik dan biaya politik mahal menciptakan donokrasi," ungkapnya.

"Maka, pemberantasan korupsi harus diupayakan dengan perbaikan kultur dan sistem pemilihan raya di Indonesia yang dipimpin orkestrasinya, langsung oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo," tambahnya.

Firli menegaskan, pendapatnya mengenai PT 0% tidak ingin disalahkanartikan bahwa dirinya bakal masuk ranah politik.

Pendapatnya itu semata-mata untuk tujuan penanganan potensi dan pemberantasan korupsi yang maksimal yang merupakan konsentrasi KPK. "Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi," tegasnya.

"Untuk membebaskan Indonesia dari lilitan korupsi maka perlu peran segenap anak bangsa dan perlu orkestrasi nasional, membangun budaya antikorupsi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.