Tim Ahli Wapres Minta Anwar Abbas Buka Data Ketimpangan Tanah
Minggu, 12 Desember 2021 - 08:21 WIB
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Kritikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta mendapat tanggapan dari lingkaran istana. Tim Ahli Wakil Presiden ( Wapres ) Ma’ruf Amin, M Noor Marzuki meminta Anwar menunjukkan datanya dan meluruskan pernyataan tersebut.
"Siapa yang pernah di republik ini melakukan penelitan tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, variabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman Pak Harto," ujara Marzuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/12/2021).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat tepat menjawab kritikan Anwar Abbas. Dia menjelaskan akselerasi reformasi agraria di zaman Jokowi meningkat sangat luar biasa.
"Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5 hingga 10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan,” kata Marzuki yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah saat ini terus berjibaku dalam mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga telah membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.
"Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan," imbuhnya.
Dia mengatakan, itulah yang dikatakan Presiden Jokowi sebagai hutan sosial. Banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat. "Mungkin jumlahnya selama republik berdiri, dengan jumlah hutan sosial di masa Menteri Siti Nurbaya atas perintah Presiden lebih banyak. Maka pernyataan Pak Anwar itu harus diluruskan," katanya.
Dia menilai, Anwar Abbas tidak punya kapasitas berbicara mengenai soal ketimpangan tanah, begitu juga dengan forum Kongres Ekonomi Umat Islam ke-II. "MUI itu urusan bagaimana membangun insan ekonomi syariah, bagaimana pelabelan halal makanan, bagaimana pusat halal Indonesia, itu yang harusnya dipikirkan," ungkapnya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Anwar Abbas mengkritik soal ketimpangan ekonomi masyarakat dengan swasta. Dia juga menyinggung tentang ketimpangan pengelolaan tanah antara masyarakat dengan swasta. Presiden Jokowi pun langsung menjawab kritikan Anwar Abbas, bahkan membuka data pertanahan dan mengajak kerja sama dengan MUI.
"Siapa yang pernah di republik ini melakukan penelitan tentang ketimpangan data itu, metode penelitiannya apa, variabelnya apa. Ini kan isu liar yang muncul sejak zaman Pak Harto," ujara Marzuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/12/2021).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat tepat menjawab kritikan Anwar Abbas. Dia menjelaskan akselerasi reformasi agraria di zaman Jokowi meningkat sangat luar biasa.
"Saat saya Sekjen ATR saja, sudah 5 hingga 10 juta sertifikat tanah yang kita terbitkan,” kata Marzuki yang sudah berkecimpung selama 35 tahun di bidang pertanahan ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah saat ini terus berjibaku dalam mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga telah membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.
"Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan," imbuhnya.
Dia mengatakan, itulah yang dikatakan Presiden Jokowi sebagai hutan sosial. Banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat. "Mungkin jumlahnya selama republik berdiri, dengan jumlah hutan sosial di masa Menteri Siti Nurbaya atas perintah Presiden lebih banyak. Maka pernyataan Pak Anwar itu harus diluruskan," katanya.
Dia menilai, Anwar Abbas tidak punya kapasitas berbicara mengenai soal ketimpangan tanah, begitu juga dengan forum Kongres Ekonomi Umat Islam ke-II. "MUI itu urusan bagaimana membangun insan ekonomi syariah, bagaimana pelabelan halal makanan, bagaimana pusat halal Indonesia, itu yang harusnya dipikirkan," ungkapnya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Anwar Abbas mengkritik soal ketimpangan ekonomi masyarakat dengan swasta. Dia juga menyinggung tentang ketimpangan pengelolaan tanah antara masyarakat dengan swasta. Presiden Jokowi pun langsung menjawab kritikan Anwar Abbas, bahkan membuka data pertanahan dan mengajak kerja sama dengan MUI.
(rca)
tulis komentar anda