KSAD Jenderal TNI Dudung Dukung Penuh Pendekatan Kesejahteraan di Papua
Rabu, 08 Desember 2021 - 05:56 WIB
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Menko Polhukam Mahfud MD bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa. Foto/Tangkapan Layar YouTube Kemenko Polhukan RI
JAKARTA - Pemerintah mencanangkan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan dalam merespons permasalahan di Provinsi Papua. Hal ini didukung Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Baca Juga: KSAD Jenderal Dudung
Baca juga: Said Aqil Terima Kunjugan KSAD Jenderal TNI Dudung, Bahas Kemaslahatan Umat
Pernyataan itu disampaikan Dudung usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.
"Kami jajaran Angkatan Darat mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran kami dalam rangka program tersebut," ujar Dudung dalam video yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (7/12/2021).
Selaku KSAD, dirinya menitikberatkan tugas personel dalam pembinaan, sementara operasional berada di dalam rahan Panglima TNI. Menurut dia, detail dari apa yang dimaksud pendekatan kesejateraan terhadap Papua telah diarahkan langsung oleh Menko Mahfud.
"Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud menuturkan bahwa pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.
Hal tersebut sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” ujarnya.
Ditambahkan Mahfud, selain melakukan pendekatan kesejahteraan, pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Menurut dia, Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lain.
"Kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog. Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua," ucapnya.
Baca Juga: KSAD Jenderal Dudung
Baca juga: Said Aqil Terima Kunjugan KSAD Jenderal TNI Dudung, Bahas Kemaslahatan Umat
Pernyataan itu disampaikan Dudung usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa.
"Kami jajaran Angkatan Darat mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran kami dalam rangka program tersebut," ujar Dudung dalam video yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (7/12/2021).
Selaku KSAD, dirinya menitikberatkan tugas personel dalam pembinaan, sementara operasional berada di dalam rahan Panglima TNI. Menurut dia, detail dari apa yang dimaksud pendekatan kesejateraan terhadap Papua telah diarahkan langsung oleh Menko Mahfud.
"Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud menuturkan bahwa pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.
Hal tersebut sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” ujarnya.
Ditambahkan Mahfud, selain melakukan pendekatan kesejahteraan, pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Menurut dia, Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lain.
"Kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog. Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua," ucapnya.
(maf)
tulis komentar anda