Erupsi Gunung Semeru Runtuhkan Gladak Perak, Pemerintah Kaji Bangun Jembatan Darurat
Selasa, 07 Desember 2021 - 08:57 WIB
Menyambung pernyataan Menko PMK, Wakil Komandan Yonzipur 5 Malang Mayor CZI Wirawan menjelaskan kondisi bentangan dan tinggi dari medan membuat tidak memungkinkan dipasang jembatan bailey.
"Dengan bentangan yang ada saat ini 192 meter dengan ketinggian 70 meter itu kurang memungkinkan untuk membangun jembatan bailey dikarenakan kondisi bentangan setinggi itu. Kita butuh pilar di tengah-tengah dari bentangan ini tiga spot. Permasalahannya untuk membangun pilar itu tidak memungkinkan," jelas Wirawan.
Meskipun demikian, Muhadjir mengungkapkan pemerintah akan terus mengkaji pembangunan jembatan sementara yang bertujuan untuk penanganan korban dan penyaluran logistik. "Tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Nanti alat-alat berat dari PUPR juga akan membackup. Karena itu nanti mau kita kaji lagi," jelasnya. Baca juga: Radikal Tak Diatur UU, Pengamat Intelijen Soroti Keberanian Jenderal Dudung Soal Copot Baliho
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Wakil Komandan Yonzipur 5 Malang Wirawan, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sudirman, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Agus Suprapto, jajaran TNI/Polri, dan jajaran BNPB dan BPBD.
"Dengan bentangan yang ada saat ini 192 meter dengan ketinggian 70 meter itu kurang memungkinkan untuk membangun jembatan bailey dikarenakan kondisi bentangan setinggi itu. Kita butuh pilar di tengah-tengah dari bentangan ini tiga spot. Permasalahannya untuk membangun pilar itu tidak memungkinkan," jelas Wirawan.
Meskipun demikian, Muhadjir mengungkapkan pemerintah akan terus mengkaji pembangunan jembatan sementara yang bertujuan untuk penanganan korban dan penyaluran logistik. "Tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Nanti alat-alat berat dari PUPR juga akan membackup. Karena itu nanti mau kita kaji lagi," jelasnya. Baca juga: Radikal Tak Diatur UU, Pengamat Intelijen Soroti Keberanian Jenderal Dudung Soal Copot Baliho
Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Wakil Komandan Yonzipur 5 Malang Wirawan, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sudirman, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Agus Suprapto, jajaran TNI/Polri, dan jajaran BNPB dan BPBD.
(kri)
Lihat Juga :