PDIP Sebut Statement Andi Mallarangeng soal Pertemuan Mega-Prabowo Tak Etis

Menurutnya, publik bisa berpikir bahwa jangan-jangan dulu Andi sering melakukan pertemuan-pertemuan yang kemudian jadi kasus hukum. Publik bisa menduga-duga berbagai kasus yang terjadi di pemerintahan lalu, apakah dibahas juga di Istana. Apalagi, publik juga tahu kalau Andi Malarangeng pernah dipidana karena kasus korupsi Hambalang.

"Jadi karena dia dulu begitu, seenaknya melakukan apapun di Istana, sekarang menuduh orang lain melakukan hal yang sama. Itu yang saya khawatir kini dipikirkan oleh masyarakat khususnya netizen," ungkapnya.

Oleh karena itu, Deddy meminta agar hal ini harus diklarifikasi oleh Andi Mallarangeng. Jika bukan karena alasan itu, ia khawatir pernyataan Andi ini murni prasangka buruk atau ingin menuai simpati publik.

Kata dia, mungkin Andi harus piknik di mesin pencarian Google untuk memastikan bahwa di masa pemerintahan SBY tidak pernah melakukan pertemuan politik atau dengan tokoh politik di Istana Negara. Jangan sampai nanti dipermalukan oleh netizen ketika kebenaran terungkap.

"Bayangkan Bu Mega dan Pak Prabowo itu seperti saat anda menghadiri pesta lalu bertemu orang yang anda kenal dan hormati, otomatis nyari tempat buat ngobrol kan? Tempat pertemuan juga bukan ruang rahasia dan di ruang pertemuan itu juga ada petugas istana hilir mudik melayani. Jadi tudingan Andi Mallaranget itu menurut saya gegabah dan tidak etis," tandasnya.

Sebelumnya, Andi Mallarangeng mengkritik pertemuan Mega dan Prabowo di Istana Negara pada 17 November kemarin. Menurutnya, Istana Negara dan Istana Merdeka adalah simbol lembaga Kepresidenan. Di situ Presiden RI berkantor, dan melakukan aktivitas kenegaraan, sekaligus juga bisa jadi kediaman Presiden.

Karena itu kata dia, sejak dahulu ada Istana-Istana Kepresidenan yang tidak digunakan untuk kegiatan politik kepartaian. Kalaupun Presiden perlu melakukan kegiatan politik kepartaian, maka biasanya dilakukan di Wisma Negara, yang berada di samping Istana Negara dan Istana Merdeka.

"Kalau membaca berita itu, yang terjadi adalah pertemuan politik yang bukan oleh Presiden. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bukan presiden menjabat melakukan pertemuan politik kepartaian di Istana Presiden. Presiden saja tidak pantas melakukannya. Apakah sudah mendapat izin Presiden?," kata Andi.