31.624 ASN Dapat Bansos, PKS: Sudah Setahun Jadi Mensos Validitas Data Masih Bermasalah
Jum'at, 19 November 2021 - 15:33 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin lantaran kekeliruan data bansos. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Hasil verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), ditemukan 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menerima bansos.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk lebih fokus dan membantu pemerintah daerah (pemda). Serta menjadi bagian dari pemecahan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS).
"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang," kata Hidayat, Jumat (19/11/2021).
Wakil Ketua MPR RI ini mengaku prihatin lantaran kekeliruan data bansos masih saja terjadi pada bansos yang bersifat reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, bansos tersebut berjalan rutin sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai.
Untuk itu, politikus PKS ini mengingatkan Mensos Risma agar lebih serius terkait verifikasi dan validasi (verivali) pendataan bansos. Pasalnya, sesudah menjabat hampir satu tahun, ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan validitas data. Termasuk ditemukannya 31.624 ASN yang ikut menerima bansos.
"Setiap bulan Mensos melaporkan pembaruan DTKS. Setiap bulan pula dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS/TNI/Polri yang justru menerima bansos. Soal verivali DTKS memang tidak mudah, tapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi insyaallah masalah ini akan segera terselesaikan juga," ujarnya.
HNW mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, data terpadu ditetapkan oleh Mensos dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, jika memang Risma yakin terdapat PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada pemda, agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh pemda.
Selain itu, sambung dia, dengan anggaran awal verivali 2021 yang diberikan kepada Kemensos senilai Rp1,2 triliun maka Mensos Risma seharusnya bisa membuat terobosan. "Misalnya, membuat sistem penghargaan berupa Dana Alokasi Khusus bagi pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS/TNI/Polri sehingga hal ini memotivasi pemda untuk memvalidasi data bansos mereka dengan lebih baik lagi," tegas Hidayat.
Legislator Dapil DKI ini menambahkan, penting bagi Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini dan melakukan koreksi DTKS, sehingga kasus serupa tak lagi terulang di kemudian hari. "Penting untuk difollow up dari koreksi data bermasalah, agar tidak terus mengulangi masalah. Maka dengan kerja sama yang baik dengan pemda, harusnya anggaran yang diterimakan kepada 31.624 PNS segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak covid-19, maupun yatim piatu akibat Covid-19," ucapnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk lebih fokus dan membantu pemerintah daerah (pemda). Serta menjadi bagian dari pemecahan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS).
"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulang," kata Hidayat, Jumat (19/11/2021).
Wakil Ketua MPR RI ini mengaku prihatin lantaran kekeliruan data bansos masih saja terjadi pada bansos yang bersifat reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pasalnya, bansos tersebut berjalan rutin sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai.
Untuk itu, politikus PKS ini mengingatkan Mensos Risma agar lebih serius terkait verifikasi dan validasi (verivali) pendataan bansos. Pasalnya, sesudah menjabat hampir satu tahun, ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan validitas data. Termasuk ditemukannya 31.624 ASN yang ikut menerima bansos.
"Setiap bulan Mensos melaporkan pembaruan DTKS. Setiap bulan pula dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS/TNI/Polri yang justru menerima bansos. Soal verivali DTKS memang tidak mudah, tapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi insyaallah masalah ini akan segera terselesaikan juga," ujarnya.
HNW mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, data terpadu ditetapkan oleh Mensos dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, jika memang Risma yakin terdapat PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada pemda, agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh pemda.
Selain itu, sambung dia, dengan anggaran awal verivali 2021 yang diberikan kepada Kemensos senilai Rp1,2 triliun maka Mensos Risma seharusnya bisa membuat terobosan. "Misalnya, membuat sistem penghargaan berupa Dana Alokasi Khusus bagi pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS/TNI/Polri sehingga hal ini memotivasi pemda untuk memvalidasi data bansos mereka dengan lebih baik lagi," tegas Hidayat.
Legislator Dapil DKI ini menambahkan, penting bagi Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini dan melakukan koreksi DTKS, sehingga kasus serupa tak lagi terulang di kemudian hari. "Penting untuk difollow up dari koreksi data bermasalah, agar tidak terus mengulangi masalah. Maka dengan kerja sama yang baik dengan pemda, harusnya anggaran yang diterimakan kepada 31.624 PNS segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak covid-19, maupun yatim piatu akibat Covid-19," ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda