New Normal Jadi Peluang Dunia Konstruksi di Revolusi Industri 5.0
Jum'at, 05 Juni 2020 - 19:25 WIB
Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya, Lukman Edy menilai kebijakan New Normal dinilai dapat menjadi peluang dunia konstruksi dan di era revolusi industri 5.0 tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua meskipun fokus utama visi pembangunannya telah beralih pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat dilihat dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mayoritas masih diwarnai pembangunan infrastruktur meskipun sempat tersendat akibat pandemi COVID-19 .
Karena itu, kebijakan New Normal dinilai dapat menjadi peluang dunia konstruksi dan di era revolusi industri 5.0 tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Kebijakan New Normal memberi angin segar bagi dunia konstruksi, namun demikian dalam pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya, Lukman Edy kepada wartawan, Jumat (5/6/2020). ( ).
Karena itu, Lukman berpandangan, dibutuhkan reengineering terhadap skema-skema pembangunan infrastruktur yang lama dan mencari terobosan baru. Karena, konstruksi tak bisa dipisahkan dari teknologi. Oleh sebab itu, New Normal ini bisa menjadi momentum bagi dunia konstruksi untuk berubah dan menemukan model-model baru yang lebih efektif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Lukman melanjutkan, pada awal Januari 2019 lalu telah beredar gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang, yaitu society 5.0, yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul sebagai respon revolusi industri 4.0 atas signifikannya perkembangan teknologi tetapi sekaligus menjadikan peran masyarakat sebagai pertimbangan utama bagi terciptanya revolusi industri 4.0 tersebut.
“Menurut Abe, di society 5.0 itu bukan lagi melulu soal modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung,” terangnya.
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini, New Normal dapat dijadikan momentum pengejawantahan konsep society 5.0 tersebut, utamanya pada iklim infrastruktur di Indonesia. “Karena infrastruktur lah yang paling memungkinkan untuk memadukan SDM dengan teknologi 4.0,” imbuhnya.
Mantan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal ini memaparkan pemanfaatan teknologi informasi pada bidang infrastruktur di era New Normal ini seharusnya tidak hanya dalam kegiatan internal perkantoran tetapi juga dalam pengelolaan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya, digitalisasi pengelolaan jalan tol dengan cara memanfaatkan teknologi digital yang diberlakukan di seluruh cabang tol dengan meminimalisir pertemuan tatap muka, baik itu rapat, absensi hingga pengisian kartu tol elektronik.
Kemudian, lanjut dia, proses lelang pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek infrastruktur sudah seharusnya 100% dilakukan dengan cara e-Procurement guna menghindari berkumpulnya banyak orang di satu tempat. Administrasi paperless juga dengan e-procurement 100%, baik itu surat-menyurat, dokumen, pembayaran pajak dan administrasi lainnya.
“Pemanfaatan teknologi perlu juga dikembangkan pada pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pada medan yang sulit dijangkau atau membahayakan bagi tenaga kerja manusia, dengan mengembangkan teknologi drone yang dikendalikan dari pusat kendali data,” ujarnya.
Karena itu, kebijakan New Normal dinilai dapat menjadi peluang dunia konstruksi dan di era revolusi industri 5.0 tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Kebijakan New Normal memberi angin segar bagi dunia konstruksi, namun demikian dalam pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya, Lukman Edy kepada wartawan, Jumat (5/6/2020). ( ).
Karena itu, Lukman berpandangan, dibutuhkan reengineering terhadap skema-skema pembangunan infrastruktur yang lama dan mencari terobosan baru. Karena, konstruksi tak bisa dipisahkan dari teknologi. Oleh sebab itu, New Normal ini bisa menjadi momentum bagi dunia konstruksi untuk berubah dan menemukan model-model baru yang lebih efektif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Lukman melanjutkan, pada awal Januari 2019 lalu telah beredar gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang, yaitu society 5.0, yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul sebagai respon revolusi industri 4.0 atas signifikannya perkembangan teknologi tetapi sekaligus menjadikan peran masyarakat sebagai pertimbangan utama bagi terciptanya revolusi industri 4.0 tersebut.
“Menurut Abe, di society 5.0 itu bukan lagi melulu soal modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung,” terangnya.
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini, New Normal dapat dijadikan momentum pengejawantahan konsep society 5.0 tersebut, utamanya pada iklim infrastruktur di Indonesia. “Karena infrastruktur lah yang paling memungkinkan untuk memadukan SDM dengan teknologi 4.0,” imbuhnya.
Mantan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal ini memaparkan pemanfaatan teknologi informasi pada bidang infrastruktur di era New Normal ini seharusnya tidak hanya dalam kegiatan internal perkantoran tetapi juga dalam pengelolaan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya, digitalisasi pengelolaan jalan tol dengan cara memanfaatkan teknologi digital yang diberlakukan di seluruh cabang tol dengan meminimalisir pertemuan tatap muka, baik itu rapat, absensi hingga pengisian kartu tol elektronik.
Kemudian, lanjut dia, proses lelang pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek infrastruktur sudah seharusnya 100% dilakukan dengan cara e-Procurement guna menghindari berkumpulnya banyak orang di satu tempat. Administrasi paperless juga dengan e-procurement 100%, baik itu surat-menyurat, dokumen, pembayaran pajak dan administrasi lainnya.
“Pemanfaatan teknologi perlu juga dikembangkan pada pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pada medan yang sulit dijangkau atau membahayakan bagi tenaga kerja manusia, dengan mengembangkan teknologi drone yang dikendalikan dari pusat kendali data,” ujarnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda