Pengamat Sarankan Presiden Jokowi Lebih Baik Reshuffle Moeldoko
Selasa, 16 November 2021 - 16:06 WIB
Baca juga: Tutup Celah Kubu Moeldoko yang Kalah di MA, Demokrat Jabar Ajukan Perlindungan Hukum
"Mustahil sebagai Kepala Staf Presiden dan mantan Panglima TNI, Moeldoko tidak melakukan background check. Kalau Moeldoko berdalih tidak tahu, berarti kemampuan intelijennya lemah. Apapun alasannya, ini menunjukkan Moeldoko tidak kompeten sebagai pembantu Presiden," katanya.
Selain itu, lanjut Ubedilah, masih ada kasus Ivermectin yang berujung gugatan kepada ICW. Ada dua pertanyaan besar yang belum dijawab Moeldoko, bagaimana ia menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi sebagai pembuat kebijakan di satu sisi dan sebagai pihak yang berpotensi menerima manfaat (beneficial ownership) dalam bisnis distribusi Ivermectin.
"Perpres Nomor 13/2018 yang ditandatangani Presiden tegas mengatur soal ini. Selain itu, kenapa ia merespons riset ICW justru dengan gugatan pengadilan?" katanya.
Ubedilah, yang juga analis sosiologi-politik, sepakat dengan banyak politisi dan pengamat yang menyarankan agar Presiden Jokowi me-reshuffle Moeldoko jika tidak ingin citranya makin memburuk.
"Saya banyak tidak setuju dengan sejumlah kebijakan Jokowi, tapi saya tahu ia pasti ingin meninggalkan legacy yang baik sebagai Presiden dengan caranya sendiri. Dalam konteks ini, manuver-manuver Moeldoko saya cermati lebih menjadi beban (liabilities) ketimbang aset bagi Jokowi dan pemerintahannya," kata Ubedilah.
"Mustahil sebagai Kepala Staf Presiden dan mantan Panglima TNI, Moeldoko tidak melakukan background check. Kalau Moeldoko berdalih tidak tahu, berarti kemampuan intelijennya lemah. Apapun alasannya, ini menunjukkan Moeldoko tidak kompeten sebagai pembantu Presiden," katanya.
Selain itu, lanjut Ubedilah, masih ada kasus Ivermectin yang berujung gugatan kepada ICW. Ada dua pertanyaan besar yang belum dijawab Moeldoko, bagaimana ia menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi sebagai pembuat kebijakan di satu sisi dan sebagai pihak yang berpotensi menerima manfaat (beneficial ownership) dalam bisnis distribusi Ivermectin.
"Perpres Nomor 13/2018 yang ditandatangani Presiden tegas mengatur soal ini. Selain itu, kenapa ia merespons riset ICW justru dengan gugatan pengadilan?" katanya.
Ubedilah, yang juga analis sosiologi-politik, sepakat dengan banyak politisi dan pengamat yang menyarankan agar Presiden Jokowi me-reshuffle Moeldoko jika tidak ingin citranya makin memburuk.
"Saya banyak tidak setuju dengan sejumlah kebijakan Jokowi, tapi saya tahu ia pasti ingin meninggalkan legacy yang baik sebagai Presiden dengan caranya sendiri. Dalam konteks ini, manuver-manuver Moeldoko saya cermati lebih menjadi beban (liabilities) ketimbang aset bagi Jokowi dan pemerintahannya," kata Ubedilah.
(abd)
tulis komentar anda