Pengamat Sarankan Presiden Jokowi Lebih Baik Reshuffle Moeldoko
Selasa, 16 November 2021 - 16:06 WIB
Wacana reshuffel kabinet setelah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pensiun sebaiknya dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Wacana reshuffel kabinet setelah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pensiun sebaiknya dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mencopot Moeldoko . Kepala Staf Kepresidenan itu dinilai terlalu sering melakukan blunder yang merugikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di tengah upaya menyiapkan warisan (legacy) kepemimpinan menjelang pergantian pada 2024 nanti.
Pengamat politik dari UNPAD Firman Manan mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menolak permohonan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat merupakan blunder Moeldoko yang kesekian kalinya.
"Penolakan MA ini merupakan tamparan tersendiri. Konstruksinya saja sudah tidak lazim. KSP Moeldoko memotori gugatan terhadap Menkumham yang notabene adalah sesama anggota kabinet. Objek gugatannya juga problematik. Tidak terbayang kekacauan hukum yang terjadi jika AD/ART organisasi boleh digugat sembarang orang. Andai dikabulkan, ini tentu mengancam kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi," kata Firman dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (16/11/2021).
Baca juga: KSP Moeldoko: Publik Harus Tahu Alasan Indonesia Menjadi Presidensi G20
Pengamat politik dari UNPAD Firman Manan mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menolak permohonan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat merupakan blunder Moeldoko yang kesekian kalinya.
"Penolakan MA ini merupakan tamparan tersendiri. Konstruksinya saja sudah tidak lazim. KSP Moeldoko memotori gugatan terhadap Menkumham yang notabene adalah sesama anggota kabinet. Objek gugatannya juga problematik. Tidak terbayang kekacauan hukum yang terjadi jika AD/ART organisasi boleh digugat sembarang orang. Andai dikabulkan, ini tentu mengancam kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi," kata Firman dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (16/11/2021).
Baca juga: KSP Moeldoko: Publik Harus Tahu Alasan Indonesia Menjadi Presidensi G20
Lihat Juga :