Viral Bupati Banyumas Takut Kena OTT, KPK: Tak Perlu Takut Jika Pegang Teguh Integritas
Senin, 15 November 2021 - 13:38 WIB
KPK yang saat itu melakukan koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) di Jawa Tengah mengungkapkan terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu perbaikan secara konsisten dan berkesinambungan. Antara lain terkait potensi kebocoran penerimaan pajak karena belum dikelola secara optimal, besarnya tunggakan pajak daerah, belum terintegrasinya sistem perpajakan, perizinan dan pengawasan.
Lalu masih banyak pemda belum menyelesaikan regulasi RDTR, masih adanya dugaan praktik fee proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ), gratifikasi dan pelicin, banyak pemda yang belum mengimplementasikan Bela Pengadaan melalui marketplace untuk PBJ yang nilainya kurang dari Rp50 juta dalam rangka efisiensi dan pemberdayaan UMKM lokal, masih perlunya penguatan APIP yang meliputi aspek kapasitas, kapabilitas, kompetensi serta independensi, masih adanya dugaan praktik jual-beli jabatan dalam rotasi, mutasi dan promosi, serta masih perlunya penguatan pengawasan tata kelola dana desa.
Terkait manajemen aset daerah, KPK mencatat masih banyak kewajiban aset PSU dari pengembang kepada pemda yang belum diserahkan. Selain itu, di beberapa pemda perlu dilakukan penyelesaian tuntas terkait aset P3D. KPK juga mencatat masih banyak aset pemda yang belum bersertifikat.
"Namun demikian, KPK mengapresiasi capaian sertifikasi aset pemda di Jateng. Dari target penyelesaian sertipikat di tahun 2021 yaitu 45.609 bidang aset, per 11 November 2021 telah terbit sebanyak 10.376 sertipikat. Sisanya, masih berproses di Kantor Pertanahan Jateng," kata Ipi.
Selain itu, berdasarkan data MCP, rata-rata capaian MCP wilayah Jawa Tengah per 11 November 2021 tercatat 63%, dengan rincian: Kab. Boyolali 92%, Prov. Jateng 87%, Kota Semarang 81%, Kab. Demak 79%, Kab. Pati 78%, Kab. Sragen 77%, Kab. Kudus 77%, Kab. Cilacap 74%, Kab. Banyumas 73%, Kab. Grobogan 71%, Kab. Purworejo 69%, Kab. Banjarnegara 69%, Kota Salatiga 69%, Kab. Brebes 68%, Kota Surakarta 66%, Kab. Kebumen 66%.
Lalu masih banyak pemda belum menyelesaikan regulasi RDTR, masih adanya dugaan praktik fee proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ), gratifikasi dan pelicin, banyak pemda yang belum mengimplementasikan Bela Pengadaan melalui marketplace untuk PBJ yang nilainya kurang dari Rp50 juta dalam rangka efisiensi dan pemberdayaan UMKM lokal, masih perlunya penguatan APIP yang meliputi aspek kapasitas, kapabilitas, kompetensi serta independensi, masih adanya dugaan praktik jual-beli jabatan dalam rotasi, mutasi dan promosi, serta masih perlunya penguatan pengawasan tata kelola dana desa.
Terkait manajemen aset daerah, KPK mencatat masih banyak kewajiban aset PSU dari pengembang kepada pemda yang belum diserahkan. Selain itu, di beberapa pemda perlu dilakukan penyelesaian tuntas terkait aset P3D. KPK juga mencatat masih banyak aset pemda yang belum bersertifikat.
"Namun demikian, KPK mengapresiasi capaian sertifikasi aset pemda di Jateng. Dari target penyelesaian sertipikat di tahun 2021 yaitu 45.609 bidang aset, per 11 November 2021 telah terbit sebanyak 10.376 sertipikat. Sisanya, masih berproses di Kantor Pertanahan Jateng," kata Ipi.
Selain itu, berdasarkan data MCP, rata-rata capaian MCP wilayah Jawa Tengah per 11 November 2021 tercatat 63%, dengan rincian: Kab. Boyolali 92%, Prov. Jateng 87%, Kota Semarang 81%, Kab. Demak 79%, Kab. Pati 78%, Kab. Sragen 77%, Kab. Kudus 77%, Kab. Cilacap 74%, Kab. Banyumas 73%, Kab. Grobogan 71%, Kab. Purworejo 69%, Kab. Banjarnegara 69%, Kota Salatiga 69%, Kab. Brebes 68%, Kota Surakarta 66%, Kab. Kebumen 66%.
Lihat Juga :