Komnas HAM Dukung Permendikbud 30 Tentang PPKS tapi dengan Catatan
Sabtu, 13 November 2021 - 22:06 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya mendukung Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komnas HAM mendukung Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Namun demikian ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam peraturan tersebut.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM secara spesifik belum ada data komprehensif dan tidak terlalu banyak aduan kekerasan seksual perempuan ke Komnas HAM karena leading sektornya Komnas Perempuan. Namun, ia mengungkapkan kasus kekerasan tahun 2020 menurut Komnas Perempuan ada 995 kasus yang dilaporkan. Baca juga: Pro dan Kontra Permendikbud 30, Ini Kata Pakar Hukum Romli Atmasasmita
"Ingat bahwa masih banyak sekali kasus yang tidak dilaporkan. Apalagi kalau pelecehan seksual dan perundungan disertakan," ujar Taufan dalam diskusi Polemik Trijaya 'Pro Kontra Permen PPKS', Sabtu (13/11/2021).
Dia menyebutkan dalam kasus perundungan atau pelecehan seksual, tidak semua kasus bisa di bawa ke polisi karena delik aduannya lemah. Kecuali yang ada kekerasan seksual dan ada buktinya baru bisa dibawa ke kepolisian.
"Saya belum mengetahui apakah Permendikbud ini menyangkut kekerasan seksual atau perundungan juga termasuk. Dilihat dari kajian HAM ini menumbuhkan sensitif terhadap kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini juga terjadi tidak hanya di kampus tapi di perkantoran juga," jelas Taufan.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Komnas HAM secara spesifik belum ada data komprehensif dan tidak terlalu banyak aduan kekerasan seksual perempuan ke Komnas HAM karena leading sektornya Komnas Perempuan. Namun, ia mengungkapkan kasus kekerasan tahun 2020 menurut Komnas Perempuan ada 995 kasus yang dilaporkan. Baca juga: Pro dan Kontra Permendikbud 30, Ini Kata Pakar Hukum Romli Atmasasmita
"Ingat bahwa masih banyak sekali kasus yang tidak dilaporkan. Apalagi kalau pelecehan seksual dan perundungan disertakan," ujar Taufan dalam diskusi Polemik Trijaya 'Pro Kontra Permen PPKS', Sabtu (13/11/2021).
Dia menyebutkan dalam kasus perundungan atau pelecehan seksual, tidak semua kasus bisa di bawa ke polisi karena delik aduannya lemah. Kecuali yang ada kekerasan seksual dan ada buktinya baru bisa dibawa ke kepolisian.
"Saya belum mengetahui apakah Permendikbud ini menyangkut kekerasan seksual atau perundungan juga termasuk. Dilihat dari kajian HAM ini menumbuhkan sensitif terhadap kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini juga terjadi tidak hanya di kampus tapi di perkantoran juga," jelas Taufan.
Lihat Juga :