Politikus PKS: PSBB Transisi Jakarta Bisa Jadi Contoh
Jum'at, 05 Juni 2020 - 14:55 WIB
Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati. Foto/Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati mendukung perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dengan menitikberatkan kepada analisa data dari berbagai sisi.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap Covid-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa.
"Indikator epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," tutur Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020).
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta ini mengatakan, meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh pendapatan asli (PAD) bagi pemerintah provinsi, tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap Covid-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa.
"Indikator epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," tutur Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2020).
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta ini mengatakan, meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh pendapatan asli (PAD) bagi pemerintah provinsi, tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.
Lihat Juga :