Ombudsman Minta Pemerintah Gratiskan Tes PCR Seperti Vaksinasi
Sabtu, 30 Oktober 2021 - 13:38 WIB
Robert Endi Jaweng meminta pemerintah menggratiskan tec PCR seperti vaksinasi. Foto/ombudsman.go.id
JAKARTA - Ombudsman meminta pemerintah menggratiskan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi masyarakat. Sebab faktanya banyak masyarakat yang membutuhkan tes PCR tetapi tidak sanggup membayar karena harganya terlampau mahal.
"Kalau kita bicara barang publik, itu harus memperhatikan yang namanya ability to pay, kemampuan untuk membayar masyarakat," kata anggota Ombudsman Robert Endi Jaweng saat mengikuti diskusi Polemik Trijaya bertajuk Ribut-Ribut PCR yang ditayangkan melalui akun youtube MNC Trijaya, Sabtu (30/10/2021).
"Jika kemudian ada sebagian atau bahkan mungkin semua masyarakat tidak berada dalam kemampuan optimal, maka kemudian negara harus masuk. Masuknya lewat apa, subsidi. Bahkan kalau memang ini barang publik murni, ini digratiskan," imbuhnya.
Robert menyatakan negara diwakili pemerintah wajib hadir ketika masyarakat kesulitan untuk memperoleh barang publik, yang dalam hal ini adalah akses tes PCR. Jika negara tidak mampu menggratiskan ataupun membuat program PCR, kata Robert, maka wajib konsultasi dengan DPR untuk mencari solusinya.
"Karena lihat kondisi atau kapasitas keuangan negara yang makin kesini makin berat, maka ya harus dilihat titik temunya, makanya setiap masalah yang membebani masyarakat lebih dari kemampuan mereka dalam kapasitasnya membayar, mestinya harus konsultasi ke DPR, karena ini sudah membebani," pungkasnya.
"Kalau kita bicara barang publik, itu harus memperhatikan yang namanya ability to pay, kemampuan untuk membayar masyarakat," kata anggota Ombudsman Robert Endi Jaweng saat mengikuti diskusi Polemik Trijaya bertajuk Ribut-Ribut PCR yang ditayangkan melalui akun youtube MNC Trijaya, Sabtu (30/10/2021).
"Jika kemudian ada sebagian atau bahkan mungkin semua masyarakat tidak berada dalam kemampuan optimal, maka kemudian negara harus masuk. Masuknya lewat apa, subsidi. Bahkan kalau memang ini barang publik murni, ini digratiskan," imbuhnya.
Robert menyatakan negara diwakili pemerintah wajib hadir ketika masyarakat kesulitan untuk memperoleh barang publik, yang dalam hal ini adalah akses tes PCR. Jika negara tidak mampu menggratiskan ataupun membuat program PCR, kata Robert, maka wajib konsultasi dengan DPR untuk mencari solusinya.
"Karena lihat kondisi atau kapasitas keuangan negara yang makin kesini makin berat, maka ya harus dilihat titik temunya, makanya setiap masalah yang membebani masyarakat lebih dari kemampuan mereka dalam kapasitasnya membayar, mestinya harus konsultasi ke DPR, karena ini sudah membebani," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda