Terkait Pernyataan Menag, Politikus PAN Ungkap tentang Piagam Jakarta
Senin, 25 Oktober 2021 - 07:02 WIB
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan kehadiran Kemenag merupakan hadiah untuk NU. Pernyataan ini pun mengundang polemik berbagai pihak. Foto/Kemenag
JAKARTA - Menteri Agama ( Menag ) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan kehadiran Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan ini pun mengundang polemik berbagai pihak.
Baca Juga: Menag
Baca juga: PBNU Sebut Hanya Guyonan, Pernyataan Gus Yaqut soal Kemenag Kado untuk NU Tak Perlu Diseriusi
"Pernyataan Metua GP Ansor yang juga Menteri Agama itu sangat tendesius dan dapat memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Juga menafikan peranan dan sikap toleransi para wakil-wakil pemimpin Islam saat pendirian Kementerian Agama," kata Guspardi, Minggu (24/10/2021).
Menyinggung pernyataan Menag, Guspardi mengungkap tentang sejarag pembentukan Kemenag ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946.
"Dan itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam moncoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, penyataan Menag Yaqut telah mengaburkan bahkan menghilangkan peran aktif dan sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam ketika itu.
Kompromi sejumlah perwakipan pemimpin organisasi Islam maknanya bukan hanya untuk NU tetapi juga ormas Islam lainnya yang juga mempunyai peranan dan kontribusi dalam pembentukan Kemenag.
"Ditambah lagi, jika memang hadiah khusus negara untuk NU, kenapa Menteri Agama pertama yang ditunjuk bukan tokoh yang berasal dari NU, melainkan tokoh Muhammadiyah bernama H M Rasjidi. Beliau adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern lulusan Al Azhar Kairo dan Universitas Sorbonne, Prancis," papar Guspardi.
Selanjutnya dia menambahkan, Kemenag dibentuk bukan dikhususkan bagi pemeluk agama Islam saja. Tetapi untuk semua pemeluk agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan itu terwujud dengan dorongan dan sikap kompromi serta toleransi perwakilan para pemimpin organisasi Islam.
"Tentu dengan harapan, Kemenag dapat berperan lebih besar sebagai rumah bersama seluruh umat beragama," tutupnya.
Baca Juga: Menag
Baca juga: PBNU Sebut Hanya Guyonan, Pernyataan Gus Yaqut soal Kemenag Kado untuk NU Tak Perlu Diseriusi
"Pernyataan Metua GP Ansor yang juga Menteri Agama itu sangat tendesius dan dapat memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Juga menafikan peranan dan sikap toleransi para wakil-wakil pemimpin Islam saat pendirian Kementerian Agama," kata Guspardi, Minggu (24/10/2021).
Menyinggung pernyataan Menag, Guspardi mengungkap tentang sejarag pembentukan Kemenag ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946.
"Dan itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam moncoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, penyataan Menag Yaqut telah mengaburkan bahkan menghilangkan peran aktif dan sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam ketika itu.
Kompromi sejumlah perwakipan pemimpin organisasi Islam maknanya bukan hanya untuk NU tetapi juga ormas Islam lainnya yang juga mempunyai peranan dan kontribusi dalam pembentukan Kemenag.
"Ditambah lagi, jika memang hadiah khusus negara untuk NU, kenapa Menteri Agama pertama yang ditunjuk bukan tokoh yang berasal dari NU, melainkan tokoh Muhammadiyah bernama H M Rasjidi. Beliau adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern lulusan Al Azhar Kairo dan Universitas Sorbonne, Prancis," papar Guspardi.
Selanjutnya dia menambahkan, Kemenag dibentuk bukan dikhususkan bagi pemeluk agama Islam saja. Tetapi untuk semua pemeluk agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan itu terwujud dengan dorongan dan sikap kompromi serta toleransi perwakilan para pemimpin organisasi Islam.
"Tentu dengan harapan, Kemenag dapat berperan lebih besar sebagai rumah bersama seluruh umat beragama," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda