Bukan lewat Politik, Ini Saran Peneliti LIPI untuk Selesaikan Kekerasan di Papua
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 21:44 WIB
Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo menyarankan agar konflik dan kekerasan di Papua diselesaikan lewat jalur budaya dan peradaban. Foto: SINDOnews/Ari Sandita
JAKARTA - Konflik dan kekerasan di Papua harus dilihat secara menyeluruh. Tidak bisa solusi untuk Papua dicetuskan hanya dari satu aspek atau sudut pandang. Ini penting agar tidak ada tudingan telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) .
"Papua itu luas. Ngomong Papua ke mana dulu. Orang baru sekali ke Jayapura dibilang menguasai Papua. Suruh buat catatan harian ke mana saja pasti tidak pernah," kata Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo dalam sesi diskusi bertajuk Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Baca juga: Serahkan SK DPW Papua Barat, Sekjen Perindo Yakin 2024 Hasilkan Karya Politik Fantastis
Dia menilai upaya penelitian di Papua dibutuhkan waktu lama dan biaya cukup besar. Jika seorang hanya datang ke Jayapura, maka belum dapat dikatakan meneliti Papua. Akibatnya, data yang muncul cenderung manipulatif.
"Manipulasi data. Manipulasi simbolik situasi seperti itu. Dimanfaatkan pengkhianat. Orang asli Papua yang tinggal di luar negeri memanipulasi," tutur Hermawan.
Menurut dia, penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua haruslah dengan hati, melalui jalur peradaban dan kebudayaan, bukan jalur politik. Tahapan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua dilakukan mulai dari tahap jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
"Papua itu luas. Ngomong Papua ke mana dulu. Orang baru sekali ke Jayapura dibilang menguasai Papua. Suruh buat catatan harian ke mana saja pasti tidak pernah," kata Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo dalam sesi diskusi bertajuk Tudingan Rasis dan Pelanggaran HAM di Papua yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2021).
Baca juga: Serahkan SK DPW Papua Barat, Sekjen Perindo Yakin 2024 Hasilkan Karya Politik Fantastis
Dia menilai upaya penelitian di Papua dibutuhkan waktu lama dan biaya cukup besar. Jika seorang hanya datang ke Jayapura, maka belum dapat dikatakan meneliti Papua. Akibatnya, data yang muncul cenderung manipulatif.
"Manipulasi data. Manipulasi simbolik situasi seperti itu. Dimanfaatkan pengkhianat. Orang asli Papua yang tinggal di luar negeri memanipulasi," tutur Hermawan.
Menurut dia, penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua haruslah dengan hati, melalui jalur peradaban dan kebudayaan, bukan jalur politik. Tahapan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua dilakukan mulai dari tahap jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Lihat Juga :