Dinilai Terlambat, PKS Heran Larangan Mudik Lebaran Baru Diputuskan Sekarang

Maka itu, dia meminta pemerintah lebih tegas dan komprehensif dalam mengambil keputusan yang berakibat pada nyawa warga negara. "Semoga tidak ada ralat lagi dari Jubir Presiden atau Mensesneg. Jangan sampai kita mendengar keputusan yang mencla-mencle, yang diralat bolak-balik," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sukamta berpendapat seharusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesigapan dan membuat grand design penanggulangan pandemi COVID-19. "Kita sudah tahu pola penyebaran COVID-19, baik transmisi impor maupun lokal," kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Dia melanjutkan pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari lembaga intelijen negara, Badan Intelijen Negara (BIN) yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei dengan jumlah kasus 95 ribu positif COVID-19 sampai Juli yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu.

"Semua prediksi sudah dibuat dan kita juga sudah mengalami gelombang penyebaran pertama ketika terjadi arus mudik bulan lalu," tutur Doktor lulusan University of Salford, Inggris ini.

Dia menuturkan di Jawa dan beberapa daerah lainnya dikenal tradisi ziarah bulan sya'ban atau ruwah yaitu sebelum bulan Ramadhan yang di Jawa disebut Nyadran. "Kemarin sudah terbukti penularan orang mudik, tanpa sadar membawa virus atau OTG (orang tanpa gejala), membuat acara kumpul-kumpul di kampung halaman dan terjadi penularan. Kasus itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi ini," tandasnya.