Jokowi Lantik Dewan Pengarah BRIN, PDIP: Riset dan Teknologi Harus Digerakkan Ideologi
Rabu, 13 Oktober 2021 - 18:27 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengucapkan selamat dan berbangga atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) mengucapkan selamat dan berbangga atas keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dewan Pengarah BRIN diharapkan bisa membawa Indonesia semakin berkompetisi di dunia.
"Semoga BRIN bisa menata dan mengelola seluruh lembaga riset serta membawa Indonesia bergerak menuju negara berbasis ilmu pengetahuan," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).
Menurut Hasto, keputusan Presiden Jokowi yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari mendapat dukungan penuh dari PDIP. Sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan detua dewan pengarah BPIP ex officio sebagai ketua dewan pengarah BRIN merupakan keputusan tepat.
"Karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. Kebijakan pembangunan pun harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi, yang berpedoman pada ideologi Pancasila," ujarnya.
Dewan Pengarah BRIN yang dilantik adalah Megawati Soekarnoputri (ketua), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (wakil ketua), Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto (sekretaris) dan sebagai anggota yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.
Hasto mengungkapkan selama ini Megawati sangat konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memerjuangkan peningkatan anggaran peneltian 5% dari PDB. “Ibu Megawati juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna dan teknologi itu sendiri," katanya.
Dia menambahkan kepedulian Megawati itu merupakan bentuk dukungan yang kongkret untuk pengembangan riset dan inovasi nasional yang memerlukan sumber daya finansial besar. “Selain itu dalam perspektif geopolitik, riset dan inovasi juga sangat penting di dalam membangun kekuatan pertahanan melalui penguatan kapabilitas industri pertahanan dengan semangat percaya pada kekuatan sendiri," imbuh politisi asal Yogyakarta itu.
Hasto juga mengatakan, riset dan inovasi adalah kata kunci perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sebuah bangsa. Dengan menyatukan berbagai lembaga riset dalam satu kapal dengan satu nahkoda diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi riset dan kesimpangsiuran tata kelola riset di Indonesia.
Di sisi lain, sumber daya manusia kita memiliki kualitas yang tidak kalah dari negara lain. Banyak anak bangsa yang ikut terlibat di bidang riset dan pengembangan teknologi di berbagai lembaga riset tingkat dunia. "Atas hal itu, saatnya semua pihak menyelaraskan gerak antara lain pemerintah, kekuatan sosial politik, serta masyarakat demi kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya," pungkasnya.
"Semoga BRIN bisa menata dan mengelola seluruh lembaga riset serta membawa Indonesia bergerak menuju negara berbasis ilmu pengetahuan," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).
Menurut Hasto, keputusan Presiden Jokowi yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari mendapat dukungan penuh dari PDIP. Sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan detua dewan pengarah BPIP ex officio sebagai ketua dewan pengarah BRIN merupakan keputusan tepat.
"Karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. Kebijakan pembangunan pun harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi, yang berpedoman pada ideologi Pancasila," ujarnya.
Dewan Pengarah BRIN yang dilantik adalah Megawati Soekarnoputri (ketua), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (wakil ketua), Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto (sekretaris) dan sebagai anggota yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.
Hasto mengungkapkan selama ini Megawati sangat konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memerjuangkan peningkatan anggaran peneltian 5% dari PDB. “Ibu Megawati juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna dan teknologi itu sendiri," katanya.
Dia menambahkan kepedulian Megawati itu merupakan bentuk dukungan yang kongkret untuk pengembangan riset dan inovasi nasional yang memerlukan sumber daya finansial besar. “Selain itu dalam perspektif geopolitik, riset dan inovasi juga sangat penting di dalam membangun kekuatan pertahanan melalui penguatan kapabilitas industri pertahanan dengan semangat percaya pada kekuatan sendiri," imbuh politisi asal Yogyakarta itu.
Hasto juga mengatakan, riset dan inovasi adalah kata kunci perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sebuah bangsa. Dengan menyatukan berbagai lembaga riset dalam satu kapal dengan satu nahkoda diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi riset dan kesimpangsiuran tata kelola riset di Indonesia.
Di sisi lain, sumber daya manusia kita memiliki kualitas yang tidak kalah dari negara lain. Banyak anak bangsa yang ikut terlibat di bidang riset dan pengembangan teknologi di berbagai lembaga riset tingkat dunia. "Atas hal itu, saatnya semua pihak menyelaraskan gerak antara lain pemerintah, kekuatan sosial politik, serta masyarakat demi kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda