DPR Minta Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur Diungkap Tuntas
Minggu, 10 Oktober 2021 - 04:35 WIB
Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur diungkap tuntas. Hal itu penting untuk memberi keadilan kepada semua pihak. Foto: SINDOnews/Dok
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Herman Herry meminta kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, diungkap tuntas. Hal itu penting untuk memberikan keadilan kepada semua pihak.
"Saya berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur ini jika ditemukan bukti baru. Lakukan penyelidikan menyeluruh sesuai prosedur yang benar dan ungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya," ujar Herman kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).
Baca juga: Wassidik Bareskrim Turun Tangan Selidiki Kasus Ayah Perkosa 3 Anak Kandung di Sulsel
Herman meminta kepolisian menyelesaikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur ini secara profesional. Untuk korban, ia meminta polisi melindungi identitasnya.
"Aparat kepolisian harus bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada semua pihak. Dengan cara demikian barulah rasa keadilan di masyarakat bisa dipulihkan, termasuk kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian," kata pria asal Ende, Nusa Tenggara Timur, tersebut.
"Saya berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur ini jika ditemukan bukti baru. Lakukan penyelidikan menyeluruh sesuai prosedur yang benar dan ungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya," ujar Herman kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).
Baca juga: Wassidik Bareskrim Turun Tangan Selidiki Kasus Ayah Perkosa 3 Anak Kandung di Sulsel
Herman meminta kepolisian menyelesaikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur ini secara profesional. Untuk korban, ia meminta polisi melindungi identitasnya.
"Aparat kepolisian harus bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada semua pihak. Dengan cara demikian barulah rasa keadilan di masyarakat bisa dipulihkan, termasuk kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian," kata pria asal Ende, Nusa Tenggara Timur, tersebut.