Cegah Paham Radikalisme, Kelompok Moderat Harus Aktif Berdakwah
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 20:41 WIB
Lebih lanjut Gus Najih menjelaskan, meskipun mereka itu anti terhadap negara, tapi faktanya mereka ini berbondong-bondong masuk ke dalam menjadi aparatur sipil negara. “Karena mereka menganggap bahwa ini adalah cara untuk menginfiltrasi negara dari dalam,” jelas pria yang meraih gelar Doktoral Pengkajian Islam bidang Tafsir Hadis dari UIN Syarif hidayatullah Jakarta ini.
Gus Najih juga memandang kondisi ini terkait dengan banyaknya akses dukungan materi bagi kelompok radikal dewasa ini mulai dari pendanaan oleh Corporate Social Responsibility (CSR) maupun lembaga zakat yang dikelola oleh institusi dan perusahaan tersebut. Melihat kondisi ini banyak terjadi di intansi pemerintah dan BUMN sehingga menurutnya butuh evaluasi dan monitoring menyeluruh dari dalam tubuh instansi/Lembaga itu sendiri.
“Sehingga solusinya adalah, yang pertama kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian dan di perusahaan-perusahaan BUMN. Yang kedua adalah Kementerian -kementerian dan perusahaan BUMN perlu membuat saluran-saluran kegiatan rohani dari dalam kementrian /BUMN agar supaya unsur-unsur luar ini tidak masuk ke dalam,” tuturnya.
Mengingat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, Gus Najih menekankan perlu adanya perhatian dari Kementerian/instansi/Lembaga terhadap kegiatan keagamaan, sehingga dapat menjadi kontrol agar kegiatan keagamaan ini tidak menjadi liar. Dia juga menyinggung sistem rekrutmen aparatur negara yang perlu diperketat lagi.“Ini mestinya tidak hanya mempertimbangkan kompetensi semata, tetapi juga ideologi kebangsaan. Kompetensi profesionalisme pekerjaanitu penting, tapi ideologi kebangsaan ini menjadi prinsip, menjadi prasyarat,” jelas jebolan Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus, Suriah ini.
Gus Najih menilai perlunya peran dan sinergi dari berbagai pihak dalam rangka penjaringan calon aparatur negara karena hal ini dinilai sangat vital terkait peran aparatur ini sebagai tiang negara dan bertanggung jawab nasib masyarakat Indonesia.
Gus Najih juga memandang kondisi ini terkait dengan banyaknya akses dukungan materi bagi kelompok radikal dewasa ini mulai dari pendanaan oleh Corporate Social Responsibility (CSR) maupun lembaga zakat yang dikelola oleh institusi dan perusahaan tersebut. Melihat kondisi ini banyak terjadi di intansi pemerintah dan BUMN sehingga menurutnya butuh evaluasi dan monitoring menyeluruh dari dalam tubuh instansi/Lembaga itu sendiri.
“Sehingga solusinya adalah, yang pertama kelompok moderat harus aktif untuk berdakwah di kementerian-kementerian dan di perusahaan-perusahaan BUMN. Yang kedua adalah Kementerian -kementerian dan perusahaan BUMN perlu membuat saluran-saluran kegiatan rohani dari dalam kementrian /BUMN agar supaya unsur-unsur luar ini tidak masuk ke dalam,” tuturnya.
Mengingat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, Gus Najih menekankan perlu adanya perhatian dari Kementerian/instansi/Lembaga terhadap kegiatan keagamaan, sehingga dapat menjadi kontrol agar kegiatan keagamaan ini tidak menjadi liar. Dia juga menyinggung sistem rekrutmen aparatur negara yang perlu diperketat lagi.“Ini mestinya tidak hanya mempertimbangkan kompetensi semata, tetapi juga ideologi kebangsaan. Kompetensi profesionalisme pekerjaanitu penting, tapi ideologi kebangsaan ini menjadi prinsip, menjadi prasyarat,” jelas jebolan Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus, Suriah ini.
Gus Najih menilai perlunya peran dan sinergi dari berbagai pihak dalam rangka penjaringan calon aparatur negara karena hal ini dinilai sangat vital terkait peran aparatur ini sebagai tiang negara dan bertanggung jawab nasib masyarakat Indonesia.
Lihat Juga :