Tanggal Pemilu 2024 Deadlock, Golkar Tepis Ada Upaya Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Rabu, 06 Oktober 2021 - 18:32 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menepis ada upaya memperpanjang masa jabatan presiden menyusul buntunya pembahasan soal tanggal Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Fraksi-fraksi di DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu masih belum satu suara soal tanggal penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Terkait persoalan ini, Partai Golkar menyangkal ada upaya memperpanjang masa jabatan presiden.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan beberapa parpol tengah menelaah apakah mungkin atau tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu di tengah situasi seperti ini.Baca juga: 2 Alasan Desain Surat Suara Pemilu 2024 Harus Berubah
“Sehingga, kita waktu itu mau diputuskan, KPU saja atau bersama-sama. Kalau bersama-sama, masih ada pandangan-pandangan yang lain termasuk soal tadi itu misalnya masa kampanye, terus digitalisasi. Karena sejak awal kan kami di Komisi II ada beberapa pandangan yang tidak sama soal digitalisasi itu. Makanya kemarin kita putuskan, e-Rekap itu hanya alat bantu. Karena ada beberapa partai anggap kita belum siap, karena masalah security, SDM, jaringan, macam-macam. Jadi lebih pada hal-hal teknis yang belum ketemu,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).Baca juga: KPU Targetkan Sirekap Digunakan pada Pemilu 2024
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan beberapa parpol tengah menelaah apakah mungkin atau tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu di tengah situasi seperti ini.Baca juga: 2 Alasan Desain Surat Suara Pemilu 2024 Harus Berubah
“Sehingga, kita waktu itu mau diputuskan, KPU saja atau bersama-sama. Kalau bersama-sama, masih ada pandangan-pandangan yang lain termasuk soal tadi itu misalnya masa kampanye, terus digitalisasi. Karena sejak awal kan kami di Komisi II ada beberapa pandangan yang tidak sama soal digitalisasi itu. Makanya kemarin kita putuskan, e-Rekap itu hanya alat bantu. Karena ada beberapa partai anggap kita belum siap, karena masalah security, SDM, jaringan, macam-macam. Jadi lebih pada hal-hal teknis yang belum ketemu,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).Baca juga: KPU Targetkan Sirekap Digunakan pada Pemilu 2024
Lihat Juga :