Kemensos Buka Suara soal Aksi Marah Risma di Gorontalo.
Senin, 04 Oktober 2021 - 19:49 WIB
Kemensos menjelasan ada kesalahpahaman yang memicu kemarahan Mensos Tri Rismaharini dalam rapat PKH di Gorontalo. Foto/youtube
JAKARTA - Luapan kemarahan Mensos Tri Rismaharini terhadap petugas pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH ) sempat membuat berang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Tetapi menurut Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Risma telah meminta maaf kepada kepada Idah Syahidah, anggota Komisi VIII DPR RI yang juga istri Gubernur Rusli.
"Ibu (Risma) sendiri sudah minta maaf ke ibu Idah, anggota Komisi VIII. Bu Idah mungkin forward ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur langsung meminta maaf juga ke ibu Risma. Ini lebih kepada miskom," ujar Harry kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Dia menjelaskan adanya kesalahpahaman pada rapat kerja di Gorontalo beberapa waktu lalu. Pendamping PKH, Fajar Sidiq Napu menyampaikan sebanyak 26 penerima manfaat dicoret dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Namun, setela Kemensos mengecek langsung, ke-26 penerima manfaat tersebut masih terdata dalam sistem bansos PKH. Hanya, mereka belum menerima penyaluran.
Harry mengatakan, dalam program PKH, pendamping yang mengecek updating data yang dilakukan Pemda. Untuk mekanisme data diusulkan untuk pembaharuan di DTKS.
Namun pada mekanisme itu belum tersampaikan pendamping yang seolah-olah Pihak Kemensos yang mencore. Padahal, Kemensos tidak mencoret dan ada data PKH yang memang masih proses penyaluran.
"Jadi miskom karena proses. Waktu Bu Risma memimpin rapat itu kan sangat ketat, banyak aspek yang dibahas. Jadi ada 26 KPM, tambahan itu, miskomnya di situ. jadi disebut sudah dicoret, sebetulnya belum dicoret, tapi belum cair. Itu yang ada kekeliruan pendampingnya juga sudah diklarifikasi dan minta maaf,"jelasnya.
Ia menambahkan Risma yang sebagai seorang ibu kepada anak jika ada kekeliruan, wajar menegur dan beliau selalu mengingatkan kepada semuanya bagaimana mengoptimalkan tentang DTKS.
"Jadi sudah clear ya wajar lah komunikasi seperti itu, komunikasi publik, kan ibu (Risma) sangat terbuka. Ya ini Masalah pertama, setiap kunjungan kerja, ibu (Risma) harus mengungkap masalah yang ada harus diungkap,"ucapnya.
"Ibu (Risma) sendiri sudah minta maaf ke ibu Idah, anggota Komisi VIII. Bu Idah mungkin forward ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur langsung meminta maaf juga ke ibu Risma. Ini lebih kepada miskom," ujar Harry kepada wartawan, Senin (4/10/2021).
Dia menjelaskan adanya kesalahpahaman pada rapat kerja di Gorontalo beberapa waktu lalu. Pendamping PKH, Fajar Sidiq Napu menyampaikan sebanyak 26 penerima manfaat dicoret dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Namun, setela Kemensos mengecek langsung, ke-26 penerima manfaat tersebut masih terdata dalam sistem bansos PKH. Hanya, mereka belum menerima penyaluran.
Harry mengatakan, dalam program PKH, pendamping yang mengecek updating data yang dilakukan Pemda. Untuk mekanisme data diusulkan untuk pembaharuan di DTKS.
Namun pada mekanisme itu belum tersampaikan pendamping yang seolah-olah Pihak Kemensos yang mencore. Padahal, Kemensos tidak mencoret dan ada data PKH yang memang masih proses penyaluran.
Baca Juga
"Jadi miskom karena proses. Waktu Bu Risma memimpin rapat itu kan sangat ketat, banyak aspek yang dibahas. Jadi ada 26 KPM, tambahan itu, miskomnya di situ. jadi disebut sudah dicoret, sebetulnya belum dicoret, tapi belum cair. Itu yang ada kekeliruan pendampingnya juga sudah diklarifikasi dan minta maaf,"jelasnya.
Ia menambahkan Risma yang sebagai seorang ibu kepada anak jika ada kekeliruan, wajar menegur dan beliau selalu mengingatkan kepada semuanya bagaimana mengoptimalkan tentang DTKS.
"Jadi sudah clear ya wajar lah komunikasi seperti itu, komunikasi publik, kan ibu (Risma) sangat terbuka. Ya ini Masalah pertama, setiap kunjungan kerja, ibu (Risma) harus mengungkap masalah yang ada harus diungkap,"ucapnya.
(muh)
tulis komentar anda