DPR Minta Daerah Fokus Tangani Wabah Covid-19
Senin, 01 Juni 2020 - 19:02 WIB
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta daerah fokus tangani Covid-19 dan tidak terburu-buru menerapkan new normal. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik pemerintah yang sebentar lagi akan menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19 yang bahkan belum mencapai puncaknya di Indonesia. Pemerintah daerah (pemda) pun menjadi tidak fokus karena ikut-ikutan kebijakan new normal di daerah masing-masing.
Untuk itu, Mardani meminta kepada Pemda untuk fokus terlebih dulu menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta mencegah penyebaran Corona di daerah masing-masing. “Baiknya daerah biar fokus PSBB dan menyelesaikan Covid-19,” kata Mardani kepada SINDOnews, Senin (1/6/2020).
Mardani juga mempertanyakan apakah rencana penerapan new normal ini sudah melibatkan pemda. Karena, pemda lebih mengetahui kondisi di daerah masing-masing, baik dari tingkat penyebaran virus, jumlah tes per hari, sampai dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. “Terlebih pemda tengah berjuang keras utk memutus rantai penyebaran di wilayah masing-masing,” tuturnya. (Baca juga: Update Corona 1 Juni 2020: 26.940 Orang Positif, 7.637 Sembuh, dan 1.641 Meninggal Dunia)
Mardani juga menyoroti soal keputusan pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mengawal program new normal ini. Keputusan ini harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pelibatan TNI-Polri juga perlu kehati-hatian. “Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan tetap menggunakan pendekatan yang humanis,” pintanya. (Baca juga: Update, 973 WNI di Luar Negeri Terkonfirmasi Covid-19)
Karena yang dihadapi saat ini adalah krisis kesehatan, Ketua DPP PKS ini berpandangan, sosialisasi serta imbauan pada tahap awal harus diperkuat. Baru kemudian penerapan sanksi dilakukan secara bertahap. Namun sebelum jauh ke sana, pemerintah tetap tidak bisa gegabah dalam memutuskan new normal. Sejauh ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan Covid-19 bisa dikendalikan di negara ini.
“Hati-hati dalam menilai realita di lapangan. Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan. Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan,” tegas Mardani.
Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. ”Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya,” katanya. *kiswondari
Untuk itu, Mardani meminta kepada Pemda untuk fokus terlebih dulu menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta mencegah penyebaran Corona di daerah masing-masing. “Baiknya daerah biar fokus PSBB dan menyelesaikan Covid-19,” kata Mardani kepada SINDOnews, Senin (1/6/2020).
Mardani juga mempertanyakan apakah rencana penerapan new normal ini sudah melibatkan pemda. Karena, pemda lebih mengetahui kondisi di daerah masing-masing, baik dari tingkat penyebaran virus, jumlah tes per hari, sampai dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. “Terlebih pemda tengah berjuang keras utk memutus rantai penyebaran di wilayah masing-masing,” tuturnya. (Baca juga: Update Corona 1 Juni 2020: 26.940 Orang Positif, 7.637 Sembuh, dan 1.641 Meninggal Dunia)
Mardani juga menyoroti soal keputusan pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mengawal program new normal ini. Keputusan ini harus diiringi dengan protokol yang ketat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pelibatan TNI-Polri juga perlu kehati-hatian. “Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan tetap menggunakan pendekatan yang humanis,” pintanya. (Baca juga: Update, 973 WNI di Luar Negeri Terkonfirmasi Covid-19)
Karena yang dihadapi saat ini adalah krisis kesehatan, Ketua DPP PKS ini berpandangan, sosialisasi serta imbauan pada tahap awal harus diperkuat. Baru kemudian penerapan sanksi dilakukan secara bertahap. Namun sebelum jauh ke sana, pemerintah tetap tidak bisa gegabah dalam memutuskan new normal. Sejauh ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan Covid-19 bisa dikendalikan di negara ini.
“Hati-hati dalam menilai realita di lapangan. Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan. Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan,” tegas Mardani.
Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. ”Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya,” katanya. *kiswondari
(cip)
tulis komentar anda