Demokrat Desak BPK Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Bengkak Rp4,1 Triliun
Minggu, 26 September 2021 - 14:01 WIB
Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron meminta BPK melakukan audiy investigasi atas pembengkakan bbiaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung . Ini penting karena adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
Hingga saat ini belum ada pendalaman soal penyebab pembengkakan biaya tersebut. Oleh sebab itu, Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca juga: Penjelasan Demokrat Kubu KLB tentang Judicial Review AD/ART ke MA
"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance," kata pria yang akrab disapa Hero dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/9/2021).
Karena, Herman menjelaskan, pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar USD1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai PMN.
Hingga saat ini belum ada pendalaman soal penyebab pembengkakan biaya tersebut. Oleh sebab itu, Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca juga: Penjelasan Demokrat Kubu KLB tentang Judicial Review AD/ART ke MA
"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance," kata pria yang akrab disapa Hero dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/9/2021).
Karena, Herman menjelaskan, pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar USD1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai PMN.
Lihat Juga :