Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polri Tidak Lanjutkan Pelaporan Luhut dan Moeldoko
Kamis, 23 September 2021 - 11:19 WIB
Polri didesak untuk tidak menindaklanjuti pelaporan pidana dari Luhut Binsar Panjaitan dan Moeldoko terhadap sejumlah aktivis. Foto/Tangkapan Layar Youtube Haris Azhar
JAKARTA - Polrididesak untuk tidak menindaklanjuti pelaporan pidana dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap sejumlah aktivis. Desakan itu dari Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE.
“Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang,” ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE yang juga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/9/2021).
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE juga mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran untuk memberi instruksi agar para penyidik kepolisian mematuhi isi SKB Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian yang mengatur pedoman interpretasi UU ITE sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Kemudian, koalisi masyarakat sipil ini juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir yang sama-sama dituntut dengan pasal pencemaran nama di UU ITE.
Baca juga: Kuasa Hukum Fatia: Kritikan ke Luhut Bukan Pencemaran Nama Baik
“Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang,” ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE yang juga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/9/2021).
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE juga mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran untuk memberi instruksi agar para penyidik kepolisian mematuhi isi SKB Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian yang mengatur pedoman interpretasi UU ITE sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Kemudian, koalisi masyarakat sipil ini juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti hingga Egi Primayogha dan Miftahul Choir yang sama-sama dituntut dengan pasal pencemaran nama di UU ITE.
Baca juga: Kuasa Hukum Fatia: Kritikan ke Luhut Bukan Pencemaran Nama Baik
Lihat Juga :