DPR Tak Ingin Kapal Selam Nuklir Australia Melintasi Indonesia
Sabtu, 18 September 2021 - 11:03 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai kekhawatiran Indonesia atas rencana Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir cukup beralasan. Foto/Dok.SINDOphoto
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai kekhawatiran Indonesia atas rencana Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir cukup beralasan. Karena, kata dia, sejumlah negara juga mengutarakan penolakannya seperti Selandia Baru, China dan Perancis.
"Bahkan jika perlu, Indonesia perlu mempertimbangkan menolak kapal selam nuklir Australia tersebut melintas di perairan Indonesia,” ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).
Politikus Partai Golkar ini pun mengaku kecewa atas rencana Australia itu. "Keberadaan kapal selam bertenaga nuklir tersebut sudah pasti akan meningkatkan tensi keamanan di kawasan," katanya.
Dia mengungkapkan, Komisi I DPR meminta Australia untuk mempertimbangkan ulang rencana pembangunan kapal selam nuklir. “Sebagai negara tetangga Australia sebaiknya juga mendukung program regional ASEAN untuk menjaga keamanan dengan tetap memprioritaskan pendekatan non-kekerasan dan menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan perjanjian non-proliferasi,” katanya.
Dia menambahkan, Komisi I DPR khawatir keberadaan kapal selam itu akan meningkatkan perlombaan senjata dan proyeksi ancaman kekuatan militer di kawasan. "Di Indonesia sendiri, ancaman itu beberapa kali terjadi dengan ditemukan Unmanned Under Water Vehicle (UUV) atau drone laut awal tahun ini di Pulau Tenggol, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan tahun 2019 di Kepulauan Riau,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Australia akan membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir itu berada di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Para analis menilai rencana tersebut akan membuat China gusar. Sebab, negeri tirai bambu itu tidak menyambut baik pembentukan blok-blok yang dapat merugikan pihak lain.
"Bahkan jika perlu, Indonesia perlu mempertimbangkan menolak kapal selam nuklir Australia tersebut melintas di perairan Indonesia,” ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).
Politikus Partai Golkar ini pun mengaku kecewa atas rencana Australia itu. "Keberadaan kapal selam bertenaga nuklir tersebut sudah pasti akan meningkatkan tensi keamanan di kawasan," katanya.
Dia mengungkapkan, Komisi I DPR meminta Australia untuk mempertimbangkan ulang rencana pembangunan kapal selam nuklir. “Sebagai negara tetangga Australia sebaiknya juga mendukung program regional ASEAN untuk menjaga keamanan dengan tetap memprioritaskan pendekatan non-kekerasan dan menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan perjanjian non-proliferasi,” katanya.
Dia menambahkan, Komisi I DPR khawatir keberadaan kapal selam itu akan meningkatkan perlombaan senjata dan proyeksi ancaman kekuatan militer di kawasan. "Di Indonesia sendiri, ancaman itu beberapa kali terjadi dengan ditemukan Unmanned Under Water Vehicle (UUV) atau drone laut awal tahun ini di Pulau Tenggol, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan tahun 2019 di Kepulauan Riau,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Australia akan membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir itu berada di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Para analis menilai rencana tersebut akan membuat China gusar. Sebab, negeri tirai bambu itu tidak menyambut baik pembentukan blok-blok yang dapat merugikan pihak lain.
(rca)
tulis komentar anda