Wabah Corona Meluas, DPR Tegaskan Tidak Boleh Ada Warga yang Kelaparan
Selasa, 21 April 2020 - 17:36 WIB
Wakil Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah untuk segera mencairkan dan mendistribusikan bansos yang telah direncanakan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Dampak ekonomi akibat wabah Corona (Covid-19) benar-benar sangat dirasakan masyarakat. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Tidak sedikit masyarakat yang usahanya terhenti akibat kebijakan social distancing dan physical distancing. Akibatnya, banyak masyarakat yang memerlukan bantuan karena terputusnya mata pencaharian. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kelaparan.
Kasus yang terjadi di Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, dimana seorang ibu bernama Yuli, terpaksa harus menahan lapar selama dua hari dan hanya meminum air galon hingga akhirnya meninggal dunia, sungguh memprihatinkan. Karena itu, pemerintah didesak untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) yang sudah diprogramkan.
Wakil Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, sejak dua minggu lalu, pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk segera melakukan pencairan dan pendistribusian bansos yang telah direncanakan, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami meminta kepada Kemensos beserta pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data akibat dampak Covid-19 ini. Pemutakhiran data itu tentu harus melibatkan RT, RW, kepala desa sehingga itu bisa dilakukan dengan cepat," ujar Ace, Selasa (21/4/2020).
Kasus yang terjadi di Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, dimana seorang ibu bernama Yuli, terpaksa harus menahan lapar selama dua hari dan hanya meminum air galon hingga akhirnya meninggal dunia, sungguh memprihatinkan. Karena itu, pemerintah didesak untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) yang sudah diprogramkan.
Wakil Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, sejak dua minggu lalu, pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk segera melakukan pencairan dan pendistribusian bansos yang telah direncanakan, baik untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami meminta kepada Kemensos beserta pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data akibat dampak Covid-19 ini. Pemutakhiran data itu tentu harus melibatkan RT, RW, kepala desa sehingga itu bisa dilakukan dengan cepat," ujar Ace, Selasa (21/4/2020).
Lihat Juga :