Kebakaran dan Overload Lapas, Perlu Ada Grand Desain Baru Pemasyarakatan
Kamis, 09 September 2021 - 08:45 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kasus kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Tangerang , Banten pada Rabu (8/9), menyebabkan 41 korban meninggal dunia dan sedikitnya 72 orang lainnya mengalami luka-luka. Terungkap juga bahwa ternyata Lapas Kelas I Kota Tangerang melebihi kapasitas (overload) hingga 400%, hal ini juga terjadi di banyak lapas lainnya.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan. Sebab, di satu sisi anggaran untuk pemasyarakatan selalu kurang sehingga gedung lapas tidak bisa memenuhi kebutuhan narapidana sementara di sisi lain angka kriminalitas terus bertambah. Baca juga: Beredar Kabar Megawati Masuk ICU, Wasekjen PDIP: Alhamdulillah Sehat-sehat Saja Kok
"Kita tidak lagi bisa menggunakan pola pendekatan seperti sekarang ini untuk kasus-kasus tertentu. Perlu ada pendekatan baru dalam manajemen pemasyarakatan. Kalau anggaran kurang sementara tidak ada pendekatan baru dalam kebijakan lapas, di sisi lain juga dinamika kriminalitas terus berkembang maka menurut saya para pakar pemasyarakatan, pakar hukum, harus berkumpul untuk mencari solusi," ujar Jazilul dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).
"Kalau menunggu anggaran beres, saya yakin 5 sampai 10 tahun lagi pun belum beres sementara angka kriminalitas makin bertambah," sambungnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, persoalan kekurangan anggaran tidak hanya terjadi di lapas saja, namun juga di lembaga dan berbagai kementerian lainnya. Apalagi, saat ini negara sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19.
"Perlu ada kebijakan baru di bidang pemasyarakatan setelah melihat lapas di mana-mana mengalami over capacity, apalagi lapas narkoba. Usul saya, pemerintah dan kita semua harus memikirkan konsep baru pemasyarakan," terangnya.
Kalau bicara soal kekurangan anggaran, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, di tengah kondisi negara yang sedang mengalami krisis, pendekatan anggaran akan sulit menemukan solusinya. Lapas narkoba dimana-mana overload, belum lagi sekarang ada Undang-undang ITE maka jumlah narapidana akan semakin bertambah terus.
"Kalau pendekatannya masih sama seperti sekarang maka tidak akan terselesaikan. Inilah yang membutuhkan peran kita semua untuk mengubah desain dan pembinaan kepada warga binaan. Selama ini belum dilakukan maka persoalannya akan sama terus dan berulang dan problemnya sama, anggaran, SDM, dan lain-lain," terang Gus Jazil.
Karena itu, kata Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, sekarang pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka diperlukan ide-ide segar sebagai masukan sehingga ada model baru yang lebih tepat dalam menangani persoalan kemasyarakatan.
"Jadi solusinya buka semata-mata soal anggaran, meskipun anggaran memang diperlukan atau soal kekurangan SDM di lapas, tapi bagaimana ada pendekatan baru dalam penanganan persoalan kemasyarakatan," tandas Jazil.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengatakan perlu ada grand design atau pola pendekatan baru dalam penanganan pemasyarakatan. Sebab, di satu sisi anggaran untuk pemasyarakatan selalu kurang sehingga gedung lapas tidak bisa memenuhi kebutuhan narapidana sementara di sisi lain angka kriminalitas terus bertambah. Baca juga: Beredar Kabar Megawati Masuk ICU, Wasekjen PDIP: Alhamdulillah Sehat-sehat Saja Kok
"Kita tidak lagi bisa menggunakan pola pendekatan seperti sekarang ini untuk kasus-kasus tertentu. Perlu ada pendekatan baru dalam manajemen pemasyarakatan. Kalau anggaran kurang sementara tidak ada pendekatan baru dalam kebijakan lapas, di sisi lain juga dinamika kriminalitas terus berkembang maka menurut saya para pakar pemasyarakatan, pakar hukum, harus berkumpul untuk mencari solusi," ujar Jazilul dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).
"Kalau menunggu anggaran beres, saya yakin 5 sampai 10 tahun lagi pun belum beres sementara angka kriminalitas makin bertambah," sambungnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, persoalan kekurangan anggaran tidak hanya terjadi di lapas saja, namun juga di lembaga dan berbagai kementerian lainnya. Apalagi, saat ini negara sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19.
"Perlu ada kebijakan baru di bidang pemasyarakatan setelah melihat lapas di mana-mana mengalami over capacity, apalagi lapas narkoba. Usul saya, pemerintah dan kita semua harus memikirkan konsep baru pemasyarakan," terangnya.
Kalau bicara soal kekurangan anggaran, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, di tengah kondisi negara yang sedang mengalami krisis, pendekatan anggaran akan sulit menemukan solusinya. Lapas narkoba dimana-mana overload, belum lagi sekarang ada Undang-undang ITE maka jumlah narapidana akan semakin bertambah terus.
"Kalau pendekatannya masih sama seperti sekarang maka tidak akan terselesaikan. Inilah yang membutuhkan peran kita semua untuk mengubah desain dan pembinaan kepada warga binaan. Selama ini belum dilakukan maka persoalannya akan sama terus dan berulang dan problemnya sama, anggaran, SDM, dan lain-lain," terang Gus Jazil.
Karena itu, kata Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, sekarang pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka diperlukan ide-ide segar sebagai masukan sehingga ada model baru yang lebih tepat dalam menangani persoalan kemasyarakatan.
"Jadi solusinya buka semata-mata soal anggaran, meskipun anggaran memang diperlukan atau soal kekurangan SDM di lapas, tapi bagaimana ada pendekatan baru dalam penanganan persoalan kemasyarakatan," tandas Jazil.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda