Soal Kebocoran Data, DPR Minta Tidak Cari Kambing Hitam
Senin, 06 September 2021 - 14:29 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Masalah kebocoran data di sejumlah instansi pemerintah dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi isu yang santer diperbincangkan. Peristiwa terakhir adalah kebocoran data Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik itu nomor induk kependudukan (NIK) di website Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sertifikat vaksin Jokowi.
Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berpandangan, memang sudah waktunya agar Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan menjadi UU.
"Dan saat ini, sedang digodog di DPR, antara DPR dan pemerintah dengan diskusi-diskusi yang panjang dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) yang memang begitu banyak, mudah-mudahan bisa segera ada titik temu yang tentunya nanti bisa menghasilkan UU bagi rakyat dan bagi kita semua," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Baca juga: Kata Kominfo Soal Dugaan Kebocoran Data Pribadi di Aplikasi eHAC
Mengenai instansi pemerintah yang hanya menghapus data pribadi pejabat negara, menurut Dasco, dalam waktu dekat pihaknya akan mempertanyakan ini dalam rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai solusi kebocoran ini.
Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berpandangan, memang sudah waktunya agar Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan menjadi UU.
"Dan saat ini, sedang digodog di DPR, antara DPR dan pemerintah dengan diskusi-diskusi yang panjang dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) yang memang begitu banyak, mudah-mudahan bisa segera ada titik temu yang tentunya nanti bisa menghasilkan UU bagi rakyat dan bagi kita semua," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Baca juga: Kata Kominfo Soal Dugaan Kebocoran Data Pribadi di Aplikasi eHAC
Mengenai instansi pemerintah yang hanya menghapus data pribadi pejabat negara, menurut Dasco, dalam waktu dekat pihaknya akan mempertanyakan ini dalam rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai solusi kebocoran ini.
Lihat Juga :