Fahri Hamzah: Jika DPR Sepi, Kami Cemas Ada Persekongkolan
Jum'at, 03 September 2021 - 13:16 WIB
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ino juga mempertanyakan, mengapa rakyat yang sudah nyoblos dan mengorbankan biaya pemilihan umum (Pemilu) triliunan rupiah, lalu menggaji wakilnya yang kini duduk nyaman di DPR, masih harus kelimpungan bahkan menjadi korban.
"Mengapa rakyat tidak istirahat urus politik dan fokus cari kehidupan? Karena yang diberi amanah lalai dan sibuk pencitraan. Rakyat, harusnya sudah berhenti berpolitik dan gesek-gesekan setelah pemilu dan nyoblos. Tetapi sayangnya gesekan-gesekan tersebut masih terus terjadi sampai rakyat tidak bisa hidup tenang," ungkapnya.
Soal para wakil rakyat yang lalai dan sibuk pencitraan, menurut Fahri, karena sistem perwakilan absen, kongresional yang tak dimengerti oleh parpol padahal sudah duduk di DPR, dapat fasilitas, gaji dan sekaligus imunitas atau kekebalan. Semestinya pasca pemilu itu yang harusnya ribut itu pemerintah terpilih/eksekutif dengan DPR sebagai wakil rakyat/legislatif atau mereka yang disebut oposisi, bukan rakyat.
"Kita rakyat tidak harus bertengkar pasca pencoblosan. Politik seharusnya kembali normal setelah masa kampanye. Biar mereka, terutama yang menyebut diri partai oposisi yang bertengkar melawan eksekutif dan pendukungnya, bukan kita. Mereka enak berantem dapat duit, lah kita?," sindirnya.
Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjelaskan, sistem demokrasi bekerja, membagi fase-fase jadwal pemilu dan masa tenang, dan anggota Dewan yang telah dipercaya mewakili rakyat lewat pemilu, digaji untuk bekerja dalam sistem itu.
"Mengapa rakyat tidak istirahat urus politik dan fokus cari kehidupan? Karena yang diberi amanah lalai dan sibuk pencitraan. Rakyat, harusnya sudah berhenti berpolitik dan gesek-gesekan setelah pemilu dan nyoblos. Tetapi sayangnya gesekan-gesekan tersebut masih terus terjadi sampai rakyat tidak bisa hidup tenang," ungkapnya.
Soal para wakil rakyat yang lalai dan sibuk pencitraan, menurut Fahri, karena sistem perwakilan absen, kongresional yang tak dimengerti oleh parpol padahal sudah duduk di DPR, dapat fasilitas, gaji dan sekaligus imunitas atau kekebalan. Semestinya pasca pemilu itu yang harusnya ribut itu pemerintah terpilih/eksekutif dengan DPR sebagai wakil rakyat/legislatif atau mereka yang disebut oposisi, bukan rakyat.
"Kita rakyat tidak harus bertengkar pasca pencoblosan. Politik seharusnya kembali normal setelah masa kampanye. Biar mereka, terutama yang menyebut diri partai oposisi yang bertengkar melawan eksekutif dan pendukungnya, bukan kita. Mereka enak berantem dapat duit, lah kita?," sindirnya.
Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjelaskan, sistem demokrasi bekerja, membagi fase-fase jadwal pemilu dan masa tenang, dan anggota Dewan yang telah dipercaya mewakili rakyat lewat pemilu, digaji untuk bekerja dalam sistem itu.
Lihat Juga :