Politikus PKB Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Riil Masyarakat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Ella Nuryamah. Foto/Istimewa
JAKARTA - Jumlah orang yang terpapar virus Corona (Covid-19) di Indonesia masih fluktuatif. Sementara belum ditemukan vaksin Corona. Berdasarkan data pemerintah, jumlah positif Corona sebanyak 25.216 orang, sembuh 6.492 orang dan 1.520 meninggal dunia.
(Baca juga: Penanganan Covid-19, Indonesia Minta Dunia Buka Lebar Akses Vaksin)
Dengan kondisi demikian, Anggota Komisi XI DPR Ella Nuryamah mengingatkan Pemerintah, agar melakukan percepatan pemulihan kondisi nasional melalui PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Penanganan Pandemi Covid-19
"Percepatan pemulihan harus dilakukan dan tidak keluar dari tujuan utama PEN, yakni melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," papar Ella Nuryamah, Sabtu (29/5/2020).
(Baca juga: Mendagri Sebut Perlu Ada Intervensi Agar Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan)
Kondisi ril di tengah masyarakat kata Ella, sangat memperihatinkan, terlebih bagi kelompok usaha mikro kecil dan menengah. Program PEN dengan sebesar total Rp641,17 triliun itu, diharapkan menjadi salah satu solusi upaya pemerintah mengatasi persoalan ekonomi yang tengah dihadapi.
"Dana sebesar Rp641,17 triliun untuk mendanai 11 (sebelas) instrumen kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini jauh lebih tinggi dari perkiraan awal sesuai Perpres 54/2020 yang bernilai Rp150 triliun. Ini ikhtiar negara yang kita harapkan menjadi jawaban persoalan ekonomi rakyat Indonesia yang kian terhimpit dampak dari Covid-19," kata politikus perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Bidang UMKM yang menjadi salah satu intsrumen kebijakan PEN kata Ella, diharapkan bisa kembali menggerakan roda ekonomi rakyat. "Kami di Parlemen, selalu mengedepankan agar sektor UMKM mendapat perhatian lebih, karena disitulah roda ekonomi rakyat berputar," tandas Ella.
Sebagai anggota Komisi XI di parlemen, Ella mengaku memiliki peran penting ikut memberi masukan sekaligus mengawasi kinerja pemerintah atasi persoalan ekonomi. "Kita juga tidak menghendaki adanya risiko akibat pelebaran defisit misalnya atas pembiayaan yang ditimbulkan dalam PEN. Parlemen akan mengawal kebijakan ini, kedepannya," ucapnya.
Kepada kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diamanahkan melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Program PEN dalam PP tersebut, Ella berharap, agar lembaga ini menjalankan tugas sesuai dengan gugus tugas dan fungsinya.
"Jangan ada penyelewengan, selaku abdi negara kita ikhtiar terbaik keluar dari persoalan ekonomi yang menjerat rakyat," tegas Ella.
(Baca juga: Penanganan Covid-19, Indonesia Minta Dunia Buka Lebar Akses Vaksin)
Dengan kondisi demikian, Anggota Komisi XI DPR Ella Nuryamah mengingatkan Pemerintah, agar melakukan percepatan pemulihan kondisi nasional melalui PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Penanganan Pandemi Covid-19
"Percepatan pemulihan harus dilakukan dan tidak keluar dari tujuan utama PEN, yakni melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," papar Ella Nuryamah, Sabtu (29/5/2020).
(Baca juga: Mendagri Sebut Perlu Ada Intervensi Agar Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan)
Kondisi ril di tengah masyarakat kata Ella, sangat memperihatinkan, terlebih bagi kelompok usaha mikro kecil dan menengah. Program PEN dengan sebesar total Rp641,17 triliun itu, diharapkan menjadi salah satu solusi upaya pemerintah mengatasi persoalan ekonomi yang tengah dihadapi.
"Dana sebesar Rp641,17 triliun untuk mendanai 11 (sebelas) instrumen kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini jauh lebih tinggi dari perkiraan awal sesuai Perpres 54/2020 yang bernilai Rp150 triliun. Ini ikhtiar negara yang kita harapkan menjadi jawaban persoalan ekonomi rakyat Indonesia yang kian terhimpit dampak dari Covid-19," kata politikus perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Bidang UMKM yang menjadi salah satu intsrumen kebijakan PEN kata Ella, diharapkan bisa kembali menggerakan roda ekonomi rakyat. "Kami di Parlemen, selalu mengedepankan agar sektor UMKM mendapat perhatian lebih, karena disitulah roda ekonomi rakyat berputar," tandas Ella.
Sebagai anggota Komisi XI di parlemen, Ella mengaku memiliki peran penting ikut memberi masukan sekaligus mengawasi kinerja pemerintah atasi persoalan ekonomi. "Kita juga tidak menghendaki adanya risiko akibat pelebaran defisit misalnya atas pembiayaan yang ditimbulkan dalam PEN. Parlemen akan mengawal kebijakan ini, kedepannya," ucapnya.
Kepada kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diamanahkan melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Program PEN dalam PP tersebut, Ella berharap, agar lembaga ini menjalankan tugas sesuai dengan gugus tugas dan fungsinya.
"Jangan ada penyelewengan, selaku abdi negara kita ikhtiar terbaik keluar dari persoalan ekonomi yang menjerat rakyat," tegas Ella.
(maf)
tulis komentar anda