Jangkauan Vaksinasi di Luar Jawa-Bali Masih Timpang, Pemerintah Perlu Terobosan
Kamis, 26 Agustus 2021 - 20:06 WIB
Sebagai contoh, di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Untuk ke kecamatan butuh waktu 3 jam, atau dua kali lipat pulang-pergi bersepeda motor. Jika menyewa sepeda motor, butuh biaya sedikitnya Rp100.000, jumlah yang tak sedikit bagi warga di pelosok. "Karena itu, kami minta pemerintah tak hanya menunggu orang datang, tapi harus jemput bola ke desa-desa," ujar Dewi. Penyelenggaraan vaksinasi juga bisa bekerja sama dengan organisasi serikat tani.
Baca juga: Efek Vaksin Moderna, Ini Gejala yang Harus Anda Kenali
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi menambahkan, lokasi vaksinasi yang terlalu jauh dari desa menggerus minat warga di wilayah pelosok untuk divaksin. "Masyarakat adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, di pedalaman Riau, juga berbagai suku lain yang tinggal di pedalaman, kalau disebut vaksinasi digelar di kota, sudah pada turun antusiasme mereka," katanya.
Sebagai ilustrasi adalah pengalaman Ardiansyah Daulay, seorang warga di Kalimantan Tengah, yang tak menemukan informasi vaksinasi di provinsi itu. Seperti ditulis media online, demi mendapatkan vaksin, dia terpaksa merogoh uang Rp600.000 untuk ongkos menumpang mobil selama 14 jam ke kota tetangga, yakni ke Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 18 Agustus 2021.
Persoalan serupa ditekankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Menurut Edo Rahman, Wakil Kepala Departemen Advokasi WALHI, rata-rata wilayah masyarakat adat di Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua nyaris tidak tersentuh vaksin karena jauhnya lokasi vaksinasi. Di Jambi, kata Edo, butuh perjalanan hingga 4-5 jam demi mendapat vaksin. "Informasi tentang vaksinasi juga masih sulit diperoleh," kata Edo.
Menilik sejumlah masalah tersebut, pemerintah perlu membuat langkah-langkah terobosan agar vaksinasi bisa merata hingga ke wilayah pelosok. "Pemerintah perlu memikirkan cara efektif bekerja sama dengan otoritas desa agar program vaksinasi sanggup menjangkau komunitas petani dan masyarakat adat," kata Dewi Kartika. "Pemerintah desa adalah pihak yang paling strategis dilibatkan mendorong penyelenggaraan vaksinasi terutama di daerah terpencil," kata Dewi.
Edo menyarankan, informasi yang jelas perlu didistribusikan ke daerah, bukan hanya dilekatkan pada situs web atau dipajang pada spanduk-spanduk di pusat kota. Peran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), atau pondok bersalin desa (Polindes) dapat dimaksimalkan dalam urusan distribusi informasi dan vaksin. "Kalau hanya berharap pada dinas kesehatan di kabupaten, kapan vaksinasi akan selesai?," ujarnya.
Baca juga: Efek Vaksin Moderna, Ini Gejala yang Harus Anda Kenali
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi menambahkan, lokasi vaksinasi yang terlalu jauh dari desa menggerus minat warga di wilayah pelosok untuk divaksin. "Masyarakat adat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, di pedalaman Riau, juga berbagai suku lain yang tinggal di pedalaman, kalau disebut vaksinasi digelar di kota, sudah pada turun antusiasme mereka," katanya.
Sebagai ilustrasi adalah pengalaman Ardiansyah Daulay, seorang warga di Kalimantan Tengah, yang tak menemukan informasi vaksinasi di provinsi itu. Seperti ditulis media online, demi mendapatkan vaksin, dia terpaksa merogoh uang Rp600.000 untuk ongkos menumpang mobil selama 14 jam ke kota tetangga, yakni ke Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 18 Agustus 2021.
Persoalan serupa ditekankan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Menurut Edo Rahman, Wakil Kepala Departemen Advokasi WALHI, rata-rata wilayah masyarakat adat di Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua nyaris tidak tersentuh vaksin karena jauhnya lokasi vaksinasi. Di Jambi, kata Edo, butuh perjalanan hingga 4-5 jam demi mendapat vaksin. "Informasi tentang vaksinasi juga masih sulit diperoleh," kata Edo.
Menilik sejumlah masalah tersebut, pemerintah perlu membuat langkah-langkah terobosan agar vaksinasi bisa merata hingga ke wilayah pelosok. "Pemerintah perlu memikirkan cara efektif bekerja sama dengan otoritas desa agar program vaksinasi sanggup menjangkau komunitas petani dan masyarakat adat," kata Dewi Kartika. "Pemerintah desa adalah pihak yang paling strategis dilibatkan mendorong penyelenggaraan vaksinasi terutama di daerah terpencil," kata Dewi.
Edo menyarankan, informasi yang jelas perlu didistribusikan ke daerah, bukan hanya dilekatkan pada situs web atau dipajang pada spanduk-spanduk di pusat kota. Peran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), atau pondok bersalin desa (Polindes) dapat dimaksimalkan dalam urusan distribusi informasi dan vaksin. "Kalau hanya berharap pada dinas kesehatan di kabupaten, kapan vaksinasi akan selesai?," ujarnya.
Lihat Juga :