Bersurat ke Kemensos, KPK Minta Bansos Barang Tak Dilanjutkan
Rabu, 18 Agustus 2021 - 16:47 WIB
Pahala menyebut Mensos Tri Rismaharini telah memaparkan ke KPK mengenai kemajuan integrasi data atas rekomendasi KPK. Risma, menyebut DTKS, BPNT, dan PKH aslinya 193 juta penerima orang kemudian setelah digabung hilang sekitar 47 juta jadi sisa 155 juta.
"Ini yang kita bilang ganda, kemudian dia cek lagi niknya karena kita minta dipadankan ke Kementerian Dalam negeri, kalau engga ada NIK nya kita enggak tahu ini orangnya ada atau enggak. Dipadankan ke Kemendagri ada yang nama sama dan segala macam di kasih ke pemda totalnya sekarang dari 193 juta penerima sekarang tinggal 139 juta. Ini sudah masukan dari daerah penambahan data dan segala macam," kata Pahala.
"Kita yakin ini jauh lebih baik dibanding 193 juta. Nah ini kita hitung sekitar 52 juta dengan kebijakan Ibu Menteri tidak diberikan. Kalau satu data biasa diberikan 200.000 kita estimasi Rp10,5 triliun itu selamat uang negara karena datanya ada tapi kata Bu Menteri tidak saya berikan karena itu ganda, engga ada NIK, dan enggak bisa diterangkan daerah," pungkasnya.
"Ini yang kita bilang ganda, kemudian dia cek lagi niknya karena kita minta dipadankan ke Kementerian Dalam negeri, kalau engga ada NIK nya kita enggak tahu ini orangnya ada atau enggak. Dipadankan ke Kemendagri ada yang nama sama dan segala macam di kasih ke pemda totalnya sekarang dari 193 juta penerima sekarang tinggal 139 juta. Ini sudah masukan dari daerah penambahan data dan segala macam," kata Pahala.
"Kita yakin ini jauh lebih baik dibanding 193 juta. Nah ini kita hitung sekitar 52 juta dengan kebijakan Ibu Menteri tidak diberikan. Kalau satu data biasa diberikan 200.000 kita estimasi Rp10,5 triliun itu selamat uang negara karena datanya ada tapi kata Bu Menteri tidak saya berikan karena itu ganda, engga ada NIK, dan enggak bisa diterangkan daerah," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :