Otsus Papua Jilid II Diharapkan Tak Sekadar Lipstik Politik

Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sudah semestinya masyarakat Papua merasakan manfaat dari kesejahteraan. Untuk itu sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat hendaknya menyasar langsung pada inti persoalan yang selama ini menjadi batu ganjalan dalam menjawab kesejahteraan Papua.

Dia berpendapat, sudah sepatutnya pemerintah mengurus Papua dengan menekankan pada pemenuhan hak-hak masyarakat setempat, bukan sekadar membicarakan poros politik di Papua demi memperlancar kepentingan tertentu. Komitmen bernegara harus diwujudkan melalui agenda pembangunan Indonesia sentris yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan. Baca juga: UU Otsus Papua Disahkan, Mayjen TNI Nyoman Cantiasa Jamin Keamanan di Papua Barat

Jika pemerintah sekadar membangun di wilayah basis politik semata, dikhawatirkan akan menumbuhkembangkan gerakan disintegrasi yang dipicu oleh perasaan terpinggirkan dari pembangunan negara bangsa. Dia menambahkan, semua harus diperlakukan sama karena sedikit saja gesekan di Papua, besar kemungkinan akan menjadi isu internasional.

"Kenapa demikian? Karena Papua mempunyai SDA yang melimpah. Inilah yang menjadi rumus umum bagi para kapitalis untuk terus melakukan tekanan dan kontrol di Papua. Padahal dengan SDA dan anggaran yang dimiliki, mestinya Papua bisa menjadi daerah paling maju di Indonesia."