Otsus Papua Jilid II Diharapkan Tak Sekadar Lipstik Politik
Selasa, 10 Agustus 2021 - 20:57 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian menyerahkan pendapat akhir pemerintah tentang RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tangkapan layar YouTube DPR RI
A
A
A
JAKARTA - Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua Jilid II diharapkan tidak sekadar lipstik politik. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai pengesahan UU Otsus Papua Jilid II merupakan momentum penting untuk pembenahan dan memperkuat semangat persatuan di tengah ancaman separatisme di Papua.
Pelaksanaan Otsus Jilid II secara berkeadilan dan akuntabel menjadi penentu perubahan di Papua. PB HMI meminta agar Otsus tidak hanya fokus pada agenda politik kekuasaan.
Lebih dari itu, negara harus hadir guna memastikan hak-hak orang asli Papua. PB HMI menaruh harapan besar terhadap gubernur dan bupati di wilayah Papua dan Papua Barat agar lebih bernyali untuk membuat terobosan positif di Papua.
"Sudah puluhan tahun Papua jadi bagian integral dari Indonesia. Tapi sampai sekarang belum juga ada perubahan yang signifikan. Kami berharap, revisi Otsus memiliki dampak yang baik, bukan hanya sekadar lipstik untuk menyenangkan orang Papua. Kita ingin warga Papua, khususnya Orang Asli Papua dapat merasakan setiap denyut kebijakan yang dibuat pemerintah," ujar Ketua Bidang Otoda dan Pemberdayaan Desa PB HMI Riyanda Barmawi dalam diskusi daring, Senin (9/8/2021).
Baca juga: Jadi UU, Mahfud Tegaskan Otsus Papua Akan Dikelola Lebih Maksimal
Menurut dia, penambahan anggaran sebesar 2,25 persen dalam Otsus Papua Jilid II membuka harapan bagi masa depan Papua. Sehingga, pengawasan harus dapat dilakukan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan.
Jika Otsus Jilid II disusun sesuai dengan kebutuhan OAP, kelak masyarakat Papua dapat mengorbit seperti cahaya yang terbit dari Timur Indonesia. Dia melanjutkan, pemerintah harus menjadikan pendidikan, kesehatan, serta ekonomi sebagai isu utama agenda pembangunan Papua.
Pembangunan infrastruktur fisik dan sumber manusia hendaknya dijalankan secara bersama-sama, tanpa harus mengutamakan yang satu namun malah mengabaikan yang lain. Dia mengingatkan, jangan sampai kehadiran Otsus Jilid II, kemudian terhenti sebatas formalitas hukum yang sejatinya itu tidak akan mengubah keadaan.
"UU Otsus Jilid II perlu ditimbang pada sisi positif dan negatif, apabila ada pasal yang berpotensi mengamputasi hak-hak masyarakat Papua. Baik itu hak sipil dan politik maupun hak Ekosob. Maka negara wajib meninjau kembali," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sudah semestinya masyarakat Papua merasakan manfaat dari kesejahteraan. Untuk itu sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat hendaknya menyasar langsung pada inti persoalan yang selama ini menjadi batu ganjalan dalam menjawab kesejahteraan Papua.
Dia berpendapat, sudah sepatutnya pemerintah mengurus Papua dengan menekankan pada pemenuhan hak-hak masyarakat setempat, bukan sekadar membicarakan poros politik di Papua demi memperlancar kepentingan tertentu. Komitmen bernegara harus diwujudkan melalui agenda pembangunan Indonesia sentris yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan. Baca juga: UU Otsus Papua Disahkan, Mayjen TNI Nyoman Cantiasa Jamin Keamanan di Papua Barat
Jika pemerintah sekadar membangun di wilayah basis politik semata, dikhawatirkan akan menumbuhkembangkan gerakan disintegrasi yang dipicu oleh perasaan terpinggirkan dari pembangunan negara bangsa. Dia menambahkan, semua harus diperlakukan sama karena sedikit saja gesekan di Papua, besar kemungkinan akan menjadi isu internasional.
"Kenapa demikian? Karena Papua mempunyai SDA yang melimpah. Inilah yang menjadi rumus umum bagi para kapitalis untuk terus melakukan tekanan dan kontrol di Papua. Padahal dengan SDA dan anggaran yang dimiliki, mestinya Papua bisa menjadi daerah paling maju di Indonesia."
Pelaksanaan Otsus Jilid II secara berkeadilan dan akuntabel menjadi penentu perubahan di Papua. PB HMI meminta agar Otsus tidak hanya fokus pada agenda politik kekuasaan.
Lebih dari itu, negara harus hadir guna memastikan hak-hak orang asli Papua. PB HMI menaruh harapan besar terhadap gubernur dan bupati di wilayah Papua dan Papua Barat agar lebih bernyali untuk membuat terobosan positif di Papua.
"Sudah puluhan tahun Papua jadi bagian integral dari Indonesia. Tapi sampai sekarang belum juga ada perubahan yang signifikan. Kami berharap, revisi Otsus memiliki dampak yang baik, bukan hanya sekadar lipstik untuk menyenangkan orang Papua. Kita ingin warga Papua, khususnya Orang Asli Papua dapat merasakan setiap denyut kebijakan yang dibuat pemerintah," ujar Ketua Bidang Otoda dan Pemberdayaan Desa PB HMI Riyanda Barmawi dalam diskusi daring, Senin (9/8/2021).
Baca juga: Jadi UU, Mahfud Tegaskan Otsus Papua Akan Dikelola Lebih Maksimal
Menurut dia, penambahan anggaran sebesar 2,25 persen dalam Otsus Papua Jilid II membuka harapan bagi masa depan Papua. Sehingga, pengawasan harus dapat dilakukan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan.
Jika Otsus Jilid II disusun sesuai dengan kebutuhan OAP, kelak masyarakat Papua dapat mengorbit seperti cahaya yang terbit dari Timur Indonesia. Dia melanjutkan, pemerintah harus menjadikan pendidikan, kesehatan, serta ekonomi sebagai isu utama agenda pembangunan Papua.
Pembangunan infrastruktur fisik dan sumber manusia hendaknya dijalankan secara bersama-sama, tanpa harus mengutamakan yang satu namun malah mengabaikan yang lain. Dia mengingatkan, jangan sampai kehadiran Otsus Jilid II, kemudian terhenti sebatas formalitas hukum yang sejatinya itu tidak akan mengubah keadaan.
"UU Otsus Jilid II perlu ditimbang pada sisi positif dan negatif, apabila ada pasal yang berpotensi mengamputasi hak-hak masyarakat Papua. Baik itu hak sipil dan politik maupun hak Ekosob. Maka negara wajib meninjau kembali," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sudah semestinya masyarakat Papua merasakan manfaat dari kesejahteraan. Untuk itu sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat hendaknya menyasar langsung pada inti persoalan yang selama ini menjadi batu ganjalan dalam menjawab kesejahteraan Papua.
Dia berpendapat, sudah sepatutnya pemerintah mengurus Papua dengan menekankan pada pemenuhan hak-hak masyarakat setempat, bukan sekadar membicarakan poros politik di Papua demi memperlancar kepentingan tertentu. Komitmen bernegara harus diwujudkan melalui agenda pembangunan Indonesia sentris yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan. Baca juga: UU Otsus Papua Disahkan, Mayjen TNI Nyoman Cantiasa Jamin Keamanan di Papua Barat
Jika pemerintah sekadar membangun di wilayah basis politik semata, dikhawatirkan akan menumbuhkembangkan gerakan disintegrasi yang dipicu oleh perasaan terpinggirkan dari pembangunan negara bangsa. Dia menambahkan, semua harus diperlakukan sama karena sedikit saja gesekan di Papua, besar kemungkinan akan menjadi isu internasional.
"Kenapa demikian? Karena Papua mempunyai SDA yang melimpah. Inilah yang menjadi rumus umum bagi para kapitalis untuk terus melakukan tekanan dan kontrol di Papua. Padahal dengan SDA dan anggaran yang dimiliki, mestinya Papua bisa menjadi daerah paling maju di Indonesia."
(zik)
Lihat Juga :
