TKA China Masuk Indonesia, Demokrat: Apa Pemerintah Tak Pernah Belajar dari Kegagalan?
Senin, 09 Agustus 2021 - 19:52 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah jangan main-main dengan nyawa rakyat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menanggapi masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah jangan main-main dengan nyawa rakyat.
"Masalah kita sudah cukup berat dengan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat dan masif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian baru dari negara lain. Bahkan, dalam dua bulan terakhir, nyawa 50 ribuan rakyat Indonesia mesti hilang karena lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah atas merebaknya varian baru Covid-19," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).
Kini, Herzaky melanjutkan, jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk ke Indonesia dari salah satu negara episentrum Covid-19. Pemerintah seakan mau menutup mata akan fakta kalau Indonesia memiliki potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia. "Apa pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan beberapa bulan ini?," tukasnya.
Apalagi, dia menambahkan, tindakan pemerintah yang membiarkan WNA masuk saat ini, sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pemerintah begitu tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM. Bahkan, ada masyarakat yang didenda dan dipidanakan. Namun, sama sekali belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia.
Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021. "Apakah warga kita bahkan mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh pemerintahnya sendiri?," tanya Herzaky.
"Tolong pemerintah tunjukkan ketegasan dan keseriusannya menangani pandemi Covid-19 ini. Jangan main-main dengan nyawa rakyat," pungkasnya.
"Masalah kita sudah cukup berat dengan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat dan masif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian baru dari negara lain. Bahkan, dalam dua bulan terakhir, nyawa 50 ribuan rakyat Indonesia mesti hilang karena lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah atas merebaknya varian baru Covid-19," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).
Kini, Herzaky melanjutkan, jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk ke Indonesia dari salah satu negara episentrum Covid-19. Pemerintah seakan mau menutup mata akan fakta kalau Indonesia memiliki potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia. "Apa pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan beberapa bulan ini?," tukasnya.
Baca Juga
Apalagi, dia menambahkan, tindakan pemerintah yang membiarkan WNA masuk saat ini, sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pemerintah begitu tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM. Bahkan, ada masyarakat yang didenda dan dipidanakan. Namun, sama sekali belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia.
Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021. "Apakah warga kita bahkan mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh pemerintahnya sendiri?," tanya Herzaky.
"Tolong pemerintah tunjukkan ketegasan dan keseriusannya menangani pandemi Covid-19 ini. Jangan main-main dengan nyawa rakyat," pungkasnya.
(cip)
tulis komentar anda