New Normal, DPR Minta Pemerintah Perkuat Protokol Kesehatan di Pesantren

JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR meminta pemerintah memperhatikan pesantren saat memulai pemberlakuan kebijakan new normal atau pola kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19.

"Setelah berminggu-minggu proteksi masyarakat dari Covid-19 dengan stay at home dan pembatasan sosial, pesantren menjadi lokus yang perlu diantisipasi agar tidak menjadi klaster baru," ujar Kapoksi IX FPKB DPR Anggia Erma Rini, Kamis (28/5/2020). (Baca juga: Kebijakan New Normal, Jangan Jadikan Pesantren Episentrum Baru Corona)

Anggia yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) mengingatkan, banyak pesantren yang dihuni ribuan santri, terutama pesantren-pesantren besar di Jawa. "Satu kamar di pesantren biasa diisi 15 - 20 santri. Ruangannya terbatas dan interaksinya tak berjarak. Belum lagi tradisi salaman, cium tangan kiai, bahkan berbagi baju hingga peralatan mandi," tuturnya. (Baca juga: Ketua Komisi X: Bentuk Tim Khusus Tangani New Normal di Pesantren)

Karena itu, Anggia meminta pemerintah dalam rencana kebijakan barunya agar menguatkan standar protokol kesehatan di pesantren. "Sanitasi pesantren, penyediaan tempat-tempat cuci tangan, hingga fasilitasi tes kesehatan santri harus dilakukan, agar pesantren tidak menjadi klaster baru zona positif Covid-19," ujarnya.

Menurut Anggia, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang sudah diterapkan di sejumlah pesantren, harus dikuatkan lagi, dan dijadikan percontohan untuk pesantren-pesantren lain yang belum menerapkan. "Harus ada edukasi kesehatan santri, baik dari dinas dan jajarannya, atau kementerian terkait," paparnya.



Secara khusus, PP Fatayat NU di bawah kepemimpinannya mendorong Gerakan Santri Sehat. "Jika di Kemenkes ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) maka di pesantren kita canangkan Gerakan Santri Sehat. Dimulai dari santri, slogan 'dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat' kita gelorakan kembali," ujarnya.

Terkait kapan proses belajar-mengajar di pesantren dapat dimulai, Anggia berharap koordinasi lintas kementerian terkait dapat berjalan sinergis dan beriring. "Baik Kemendikbud, Kemenag, juga Kemenkes, kebijakannya jangan mengabaikan fokus pada pesantren, supaya wali santri tidak terlalu kuatir memondokkan anaknya kembali. Digitalisasi proses belajar di pesantren juga perlu mulai dilakukan. Inilah hikmah dari adanya pandemi," ujar Anggia.