alexametrics

Kebijakan New Normal, Jangan Jadikan Pesantren Episentrum Baru Corona

loading...
Kebijakan New Normal, Jangan Jadikan Pesantren Episentrum Baru Corona
Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Penerapan kebijakan new normal atau pola hidup baru di tengah pandemi Covid-19 atau virus Corona berpotensi menimbulkan masalah baru di lingkungan pesantren jika tidak dilakukan dengan persiapan matang.

(Baca juga: Ketua Komisi X Sebut Bentuk Tim Khusus Tangani New Normal di Pesantren)

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, di Indonesia ada 28.000 pesantren dan 18 juta santri yang belajar di dalamnya. Namun, selama ini negara masih abai terhadap keberadaan pesantren.



"Pesantren ini menjadi anak tiri di negeri ini. Padahal kita tahu, sejarah juga mencatat bahwa pesantren ini memiliki kontribusi yang besar atas kemerdekaan negeri ini," ujar Gus Yaqut dalam Bincang Seru Live IG SINDOnews bertajuk Menuju New Normal, Rabu 927/5/2020) malam.

Menurutnya, pesantren sangat rentan jika new normal diberlakukan tanpa terlebih dahulu ada persiapan matang. "Pesantren sangat rentan menjadi episentrum baru buat penularan Covid-19 karena rata-rata pesantren itu sangat sederhana," tuturnya.

"Saya tidak bicara pesantren besar, pesantren modern yang memang sudah mapan dan jumlahnya sedikit, pesantren kecil-kecil ini banyak, dan biasanya satu kamar bisa diisi 10-20 anak, itu bagaimana mereka bisa melakukan physical distancing sebagai syarat memperlemah penularan Covid-19," tambahnya.

Termasuk juga fasilitas wudu yang masih banyak menggunakan bak penampungan air besar yang digunakan wudu bersama-sama karena tidak ada fasilitas kran air yang mengalir.

"Saya kira situasi seperti ini jika pemerintah memberlakukan new normal tanpa memperhatikan keberadaan pesantren maka sama saja pemerintah ingin membunuh pesantren. Bukan hanya menganaktirikan, tapi menciptakan episentrum baru," ungkapnya.

Karena itu, Gus Yaqut mengaku sudah mengusulkan kepada Kementerian Agama terkait kehidupan normal baru di pesantren. Pertama, pemerintah perlu memberikan intervensi ketersediaan infrastruktur medis dan nonmedis.

"Harus disediakan tempat cuci tangan yang memiliki kapasitas besar. Ini penting karena menurut Menkes, salah satu cara mudah untuk menghindari Covid-19 adalah dengan rajin-rajin mencuci tangan atau hand sanitizer dan juga masker," katanya.

Fasilitas tersebut perlu disediakan karena jika mengandalkan pesantren sendiri, hal ini dinilai sulit bagi pesantren. Kedua, infrastruktur nonmedis. Misalnya fasilitas wudu bisa diganti kran air, kemudian kamar santri yang umumnya kecil bisa diperluas sehingga mereka bisa menerapkan physical distancing atau jaga jarak.

Selain itu, perlu juga pemerintah untuk melakukan rapid test kepada para santri untuk mengetahui gejala awal. "Selama ini, rapid test yang katanya mau dilakukan secara masif itu kan tidak menjangkau pesantren. Saya sudah cek di pesantren-pesantren, gak ada rapid test. Ini harus dilakukan sebelum memberlakukan new normal," tuturnya.

Gus Yaqut juga meminta pemerintah memberikan insentif kepada para guru ngaji dengan skema bantuan langsung tunai (BLT). "Ini penting karena guru ngaji ini selama pandemi nyaris mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun," urainya.

Pemerintah juga diminta untuk memberikan stimulus biaya operasional bagi pesantren. Sebab, selama ini pesantren umumnya hanya menggantungkan pada dua sumber pendanaan. Yakni dari kiainya dan jariyah santri yang tidak seberapa.

"Nah situasi saat ini kiai kesulitan mensubsidi. Kita tidak bicara kiai-kiai di kota atau kiai di ponpes besar. Di indonesia ini banyak pesantren kecil yang kiainya lebih banyak bergantiung pada undangan-undangan pengajian. Beliau mendapatkan sedikit bisyaroh yang kemudian dibagikan untuk operasional pesantren. Sekarang undangan pengajian enggak ada," katanya.
(maf)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak