Surat Vaksin Jadi Syarat Beraktivitas

Dia mencontohkan Undang-Undang Hak Selandia Baru mengizinkan pembetasan kebebasan sehingga mengizinkan pemerintah menegakkan Undang-Undang Kesehatan untuk menangani pandemi virus korona atau Covid-19. Selain itu, pembatasan kebebasan juga tidak melawan kebebasan pribadi.

“Inisiatif untuk membuat surat keterangan vaksin harus bebas dari diskriminasi sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia internasional,” kata Breen.

Kemudian, Profesor Ilmu Antropologi Risiko dan Keputusan dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Heidi Larson, mengatakan health pass merupakan langkah tepat. “Kebijakan ini masuk akal. Vaksin dapat memberikan kebebasan yang berbeda bagi kita semua,” ujar Larson, dikutip Reuters.