DPR Desak Pemerintah Hitung Neraca Vaksin Covid-19 Secara Cermat

Minggu, 01 Agustus 2021 - 09:00 WIB
“Jadi kalau kita cermati angka-angka ini, maka ada dua titik krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah, karena akan menjadi titik ‘kemandekan’, yakni vaksin yang tersisa di daerah dan lambatnya proses pengolahan bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi di Bio Farma,” ujarnya. Baca juga: Siaran TV Analog Dipadamkan Kominfo 17 Agustus, Pengamat: Warga Miskin Jangan Dibebani!

Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak usah ngotot dengan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku. “Merek vaksin lain dalam bentuk jadi atau yang dapat diolah oleh BUMN lain perlu diperbanyak. Tentu saja dengan mempertimbangkan tingkat keamanan, kemanjuran, kehalalan dan keekonomian,” jelasnya.

Menurut dia, hitung-hitungan neraca vaksin ini penting, agar kecepatan dan pemerataan sebaran vaksinasi semakin proporsional sesuai dengan kebutuhan dan dapat terus ditingkatkan.

Diketahui, dari sejumlah 173 juta vaksin impor yang tersedia, sebesar 85% didominasi oleh Vaksin Sinovac. Baru setelah itu Vaksin Astra Zeneca sebesar 8,6%, Sinopharm sebanyak 3,5%, vaksin Moderna hanya 2,5%, Vaksin Pfizer masih 0%. Sampai 26 Juli 2021, jumlah orang yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 45,5 juta orang atau 21,9% dari target. Sementara mereka yang telah menerima dosis lengkap sebanyak 18,6 juta orang atau sebesar 8,9% dari target.

Berdasarkan prosentase populasi sebagaimana dirilis Our World ini Data per 30 Juli 2021, Indonesia baru memvaksinasi penduduknya sebesar 16,7% dari populasi. Kecepatan vaksinasi kita rata-rata masih di bawah 1 juta dosis per hari. Sementara program vaksinasi di Malaysia dan Thailand masing-masing sudah mencapai 39,7% dan 17,6% populasi. Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!