Presiden AS Sebut Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Pemerintah Diminta Tak Reaktif
Sabtu, 31 Juli 2021 - 20:08 WIB
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk tidak terlalu reaktif terkait pernyataan Presiden AS, Joe Biden terkait Jakarta diprediksi akan tenggelam 10 tahun lagi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk tidak terlalu reaktif terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait Jakarta diprediksi akan tenggelam 10 tahun lagi.
"Pertama kalem aja. Masukan pihak luar mesti dilihat konteksnya bisa diterima dan bisa dikaji. Kita lakukan dengan dasar kepentingan nasional," ujar Mardani ketika dikonfirmasi, Sabtu (31/7/2021).
Dia menyebutkan perihal prediksi Jakarta tenggelam dan perpindahan Ibu Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas pemerintah saat ini.
"Kedua, enggak usah reaktif. Kita ucapkan terima kasih atas masukannya. Tapi kita putuskan sesuai dengan data, fakta, analisa dan kepentingan nasional kita. Ketiga, fokus pada pandemi yang di depan mata," jelas Mardan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang meminta Presiden AS agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
"Lebih baik dan lebih cerdas Mr Biden mengurus negara yang dia pimpin. Komisi II sebagai mitra pemerintah tidak pernah mendengar dari Mendagri dan lain-lain tentang proyeksi 'Jakarta tenggelam'," kata Junimart.
Sebagaimana diketahui, Presiden AS Joe Biden menyebutkan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia terancam tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Pernyataan itu disampaikan Biden saat berbicara tentang perubahan iklim di Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada Selasa (27/7/2021) lalu.
"But what happens — what happens in Indonesia if the projections are correct that, in the next 10 years, they may have to move their capital because they’re going to be underwater?" kata Joe Biden dikutip dari whitehouse.gov.
"Pertama kalem aja. Masukan pihak luar mesti dilihat konteksnya bisa diterima dan bisa dikaji. Kita lakukan dengan dasar kepentingan nasional," ujar Mardani ketika dikonfirmasi, Sabtu (31/7/2021).
Baca Juga
Dia menyebutkan perihal prediksi Jakarta tenggelam dan perpindahan Ibu Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas pemerintah saat ini.
"Kedua, enggak usah reaktif. Kita ucapkan terima kasih atas masukannya. Tapi kita putuskan sesuai dengan data, fakta, analisa dan kepentingan nasional kita. Ketiga, fokus pada pandemi yang di depan mata," jelas Mardan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang meminta Presiden AS agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
"Lebih baik dan lebih cerdas Mr Biden mengurus negara yang dia pimpin. Komisi II sebagai mitra pemerintah tidak pernah mendengar dari Mendagri dan lain-lain tentang proyeksi 'Jakarta tenggelam'," kata Junimart.
Sebagaimana diketahui, Presiden AS Joe Biden menyebutkan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia terancam tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Pernyataan itu disampaikan Biden saat berbicara tentang perubahan iklim di Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada Selasa (27/7/2021) lalu.
"But what happens — what happens in Indonesia if the projections are correct that, in the next 10 years, they may have to move their capital because they’re going to be underwater?" kata Joe Biden dikutip dari whitehouse.gov.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(kri)
tulis komentar anda